Bertemu Para Pelaku Usaha Kawasan Berikat, DJP Jelaskan Hal Ini

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi insentif pajak yang baru diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 86/2020. Kali ini, otoritas menyasar para pelaku usaha kawasan berikat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan sosialisasi ini turut melibatkan Ditjen Bea Cukai yang banyak bersinggungan dengan pelaku usaha kawasan berikat.

“Insentif pajak kepada pelaku usaha kawasan berikat ini diakomodasi dalam PMK 44/2020 dan kami menerima masukan jika masih sedikit dari para pelaku usaha kawasan berikat yang memanfaatkan insentif pajak,” katanya, Selasa (28/7/2020).

Hestu memastikan penyebaran informasi terkait dengan insentif kepada pengusaha kawasan berikat tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. DJP juga menjanjikan pendampingan dari awal hingga pelaporan realisasi.

Menurutnya, pendampingan diperlukan karena para pelaku usaha kawasan berikat tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, unit vertikal DJP akan menjadi lapisan terdepan untuk mengawal pelaku usaha kawasan berikat memanfaatkan insentif.

"Kami terbuka melakukan pendampingan bukan hanya di kantor pusat, tetapi juga di Kanwil dan KPP dengan menggelar sosialisasi lagi. Buat kelas pajak untuk membantu dunia usaha terutama kawasan berikat bisa memanfaatkan insentif," tutur Hestu.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Ade Sudrajat mengapresiasi langkah DJP dan DJBC menggelar sosialisasi insentif fiskal bagi pelaku usaha kawasan berikat.

Menurutnya, insentif tersebut cukup memberikan angin segar bagi pelaku usaha kawasan berikat di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang menyebabkan volume ekspor turun dan sulitnya mendapatkan bahan baku produksi dari luar negeri.

“Covid ini sangat berdampak kepada anggota karena banyak pembayaran ekspor yang ditunda. Insentif ini menjadi harapan kami dan ke depannya komunikasi diharapkan bisa lebih intens dengan DJP, terutama di daerah,” ujarnya. (rig)