PENGEMBANGAN EKONOMI

Bertemu dengan Ratu Belanda, Ini yang Dibicarakan Jokowi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 September 2016 | 16:41 WIB
Bertemu dengan Ratu Belanda, Ini yang Dibicarakan Jokowi Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Ratu Maxima selaku Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan, Kamis (1/9) pagi, di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta bantuan Ratu Belanda Queen Maxima mengkoordinasikan komunikasi antara United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Bank dan foundation-foundation besar lainnya untuk mengembangkan keuangan inklusif di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima kunjungan kehormatan Ratu Maxima di Istana Merdeka, Kamis (1/9) pagi. Ratu Maxima sendiri merupakan Penasehat Sekretaris Jenderal PBB bidang keuangan inklusif dan pembangunan. Pertemuan berlangsung selama hampir satu jam.

Sebelumnya, Ratu Maxima telah meninjau langsung permasalahan dan perkembangan sistem keuangan inklusif yang ada di Indonesia.

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

“Kemarin sudah dilihat oleh Ratu Maxima mengenai tabungan pelajar. Langsung dia tanya ke pelajar, murid kita. Dia juga ngecek e-kios, e-warung, seperti apa dalam implementasi,” ujar Presiden, Kamis (1/9).

Presiden dan Ratu Maxima juga membahas soal kemudahan akses perbankan bagi UMKM, petani, dan nelayan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian dan menyiapkan regulasi terkait dengan hal itu..

“Kita juga minta technical assistance dari UN lewat Ratu Maxima,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Selain itu, terkait dengan pengembangan fintech, Ratu Maxima telah memilih dua orang anak muda Indonesia untuk mendapatkan bantuan guna mengembangkan aplikasi maupun software yang dimilikinya.

Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendorong perkembangan microfinance, fintech, dan collateral bagi UMKM.

“Kalau kita bisa menginjeksi, memberikan kecepatan itu akan kelihatan dalam pertumbuhan ekonomi kita nantinya,” pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Senin, 21 Oktober 2024 | 21:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari