Berlaku Tahun Depan, Pemerintah Longgarkan Ketentuan Pajak Bitcoin

MOSCOW, DDTCNews – Kementerian Keuangan Rusia berencana merevisi rencana ketentuan perpajakan bagi para pemilik mata uang digital seperti bitcoin dengan desain kebijakan yang lebih longgar.

Nanti, setiap individu wajib melaporkan kepemilikan mata uang digital jika nilai transaksi tahunan lebih dari 600.000 rubel Rusia atau Rp110,6 juta. Proposal itu lebih ramah dari usulan sebelumnya yang mewajibkan pemilik dengan nilai transaksi lebih dari 100.000 rubel.

"Deklarasi kepemilikan untuk tahun pajak berikutnya paling lambat diungkapkan kepada badan pajak nasional pada 30 April 2022," tulis rancangan undang-undang pajak mata uang digital, dikutip Jumat (13/11/2020).

RUU tersebut juga akan mengatur mekanisme sanksi pidana jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan. Apabila pemilik bitcoin tidak melakukan deklarasi tepat waktu dan tidak membayar pajak maka akan dikenakan denda administrasi.

Hukuman pidana akan menanti bagi pemilik uang digital yang tidak patuh dalam tiga tahun pajak berturut-turut. Ancaman penjara selama 6 bulan jika dalam tiga tahun berturut-turut tidak deklarasi kepemilikan uang digital hingga 15 juta rubel Rusia.

Lalu, ancaman penjara 3 tahun apabila tidak melakukan deklarasi kepemilikan uang digital dengan nilai sampai dengan 45 juta rubel Rusia. Adapun proposal ketentuan pajak tersebut akan mulai berlaku tahun depan.

Selanjutnya, setiap transaksi kripto harus dilaporkan kepada otoritas untuk mencegah digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Langkah itu juga akan melengkapi instrumen yang dimiliki pemerintah yang bisa melacak transaksi yang dihubungkan dengan alamat dan identitas pengguna.

Sementara itu, ahli IT dari Digital Rights Center Mikhail Tretyak mengatakan RUU yang baru tidak sekeras versi sebelumnya. Namun, RUU tersebut tetap menakutkan bagi investor uang kripto yang ada di Rusia.

Menurutnya, regulasi itu akan meningkatkan transaksi uang digital di luar pengawasan pemerintah. "Sebagian dari pasar akan masuk ke darknet dan orang lain mungkin memiliki emigrasi ke negara dengan rezim aturan yang lebih lunak," tuturnya seperti dilansir coindesk.com. (rig)