Berlaku Mulai Hari Ini! Aturan Kepabeanan Bidang Ekspor Terbaru

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/2022 yang mengubah ketentuan kepabeanan di bidang ekspor, dan mulai berlaku pada 2 Januari 2023.

PMK 155/2022 diterbitkan untuk mengganti ketentuan kepabeanan di bidang ekspor yang sebelumnya termuat dalam PMK 145/2007, PMK 145/2014, dan PMK 21/2019. Revisi aturan dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

"Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor…, PMK 145/2007 s.t.d.t.d PMK 21/2019 perlu diganti," bunyi pertimbangan PMK 155/2022, dikutip pada Senin (2/1/2023).

Pasal 2 PMK 155/2022 menyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan ke kantor pabean juga berlaku terhadap ekspor barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara; barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali; atau barang yang dikenakan bea keluar melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar.

PMK 155/2022 mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan proses ekspor barang seperti penegasan ketentuan dan mekanisme penyampaian PEB yang dapat dilakukan secara berkala untuk barang-barang tertentu.

PMK juga memuat ketentuan ekspor konsolidasi dan kewajiban konsolidatornya, menegaskan mekanisme penjaluran dan pemeriksaan fisik barang, ketentuan pemuatan dan pengangkutan barang, serta upaya mendukung perbaikan sistem logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE).

Eksportir wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar, serta bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan. Atas PEB secara berkala, jumlah barang dicantumkan berdasarkan data pada alat ukur terakhir dalam daerah pabean sebelum pengiriman ke luar daerah pabean.

Meski demikian, kewajiban untuk menyampaikan PEB tak berlaku atas ekspor berupa barang pribadi penumpang; barang awak sarana pengangkut; barang pelintas batas; atau barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 kilogram.

Pada saat PMK 155/2022 berlaku, PMK 145/2007 s.t.d.t.d PMK 21/2019 dan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 27/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [pada 3 November 2022]," bunyi Pasal 39 PMK 155/2022.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto sempat menyatakan PMK 155/2022 diterbitkan untuk mendukung perbaikan sistem logistik melalui NLE.

Peraturan itu juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam ekspor sehingga mampu membentuk ekosistem ekspor yang kondusif.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem ekspor yang kondusif, termasuk melalui penyempurnaan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Dengan perubahan ini, pemerintah dapat lebih memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan. (rig)