INGGRIS

Beri Stimulus Ekonomi, Penurunan Tarif PPN Dipertimbangkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Juni 2020 | 10:51 WIB
Beri Stimulus Ekonomi, Penurunan Tarif PPN Dipertimbangkan

Ilustrasi. Warga berjalan dan bersepeda di sepanjang Broadway Market, ditengah pandemi virus corona (Covid-19), di London, Inggris, Sabtu (9/5/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley/foc/djo

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai upaya memberi stimulus pada perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak dikabarkan telah memerintahkan pejabat Kementerian Keuangan dan HMRC untuk menyiapkan opsi untuk memangkas tarif PPN yang telah mencapai 20% sejak Januari 2020. Langkah ini untuk mengurangi dampak ekonomi karena Covid-19.

“Ya, itu merupakan salah satu isu dalam pengelolaan anggaran. Saya tidak mengomentari hal yang bersifat spekulasi terkait kebijakan anggaran," kata Rishi Sunak saat dimintai kejelasan terkait pemangkasan tarif PPN, seperti dikutip pada Senin (22/6/2020).

Baca Juga:
Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Sunak menuturkan kebijakan penurunan tarif PPN harus dilakukan melalui kajian yang mendalam. Salah satunya seberapa cepat tingkat konsumsi masyarakat kembali saat tarif PPN diturunkan pemerintah.

Selain menurunkan tarif PPN, ada pula pemangkasan tarif dasar (headline) dan penambahan produk yang mendapatkan tarif 0% dalam periode tertentu. Saat ini, tarif 0% berlaku untuk alat pelindung diri (APD) hingga 31 Juli 2020.

Penurunan tarif PPN sebagai respons adanya krisis bukanlah kebijakan yang pertama kali dijalankan. Setelah krisis keuangan 2018, PPN diturunkan dari 17,5% menjadi 15%. Penurunan PPN ini berlaku selama 13 bulan.

Baca Juga:
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan

Kali ini, saran untuk penurunan tarif PPN untu juga diutarakan oleh mantan Menkeu Sajid Javid. Menurutnya, tarif PPN bisa diturunkan dari 20% ke level 17% selama satu tahun. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memotong besaran iuran asuransi nasional bagi pengusaha Inggris untuk meningkatkan permintaan dan membuka lapangan kerja.

“Rencana terkait PPN akan menelan biaya hingga £21 miliar. Namun, itu akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan," ungkap Javid, dilansir Independent. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR