Beragam Fasilitas Kepabeanan, DJBC Ungkap Dampaknya ke Perekonomian

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan pemberian berbagai fasilitas kepabeanan terbukti efektif mendorong kegiatan ekonomi.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan, salah satunya, untuk membantu sektor industri agar mampu berkembang. Pasalnya, salah satu biaya besar dalam industri adalah ongkos logistik dan administrasi perpajakan.

"Sehingga dengan adanya insentif ini dapat mengurangi cash outflow perusahaan dan dapat dialokasikan untuk pengembangan usahanya," katanya, dikutip pada Selasa (7/2/2023).

Nirwala mengatakan pemberian fasilitas kepabeanan memang bernilai signifikan dalam laporan belanja perpajakan 2021. Misalnya pada pembebasan bea masuk untuk impor barang dan bahan dalam rangka penanaman modal serta barang pembangunan industri pembangkit tenaga listrik, nilainya mencapai Rp2,99 triliun.

Meski demikian, lanjutnya, pemberian fasilitas ini telah membantu melonggarkan arus kas pelaku usaha sehingga mereka dapat menambah kapasitas produksi dan tenaga kerja.

Dia menjelaskan kegiatan ekonomi akan berjalan ketika sektor industri mampu tumbuh. Pada akhirnya, kondisi ini juga bakal berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan seperti setoran PPh badan yang makin tinggi.

Kemudian, pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) untuk industri terdampak Covid-19, yang pada 2021 mencapai Rp324 miliar. Ketika itu, pasokan bahan baku dari luar negeri menipis sehingga harga di pasaran menjadi makin tinggi.

Nirwala menyebut bea masuk DTP menjadi salah satu instrumen buffer untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya yang berasal dari impor.

"Pengurangan biaya ini mampu mendukung stabilitas perusahaan sehingga tetap dapat beroperasi dengan baik dan melindungi pekerja dari PHK," ujarnya.

Dia menambahkan fasilitas lain yang diberikan pemerintah yakni berupa kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Pemberian kedua fasilitas tersebut ditujukan mendorong ekspor nasional untuk barang jadi yang bahan baku atau penolongnya berasal dari impor.

Pada 2021, rasio ekspor terhadap impor fasilitas KITE cenderung positif dan masih di poin 4,39. Artinya, setiap Rp1 impor menjadi Rp4,39 ekspor. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan penerima fasilitas KITE dan KITE IKM juga mencapai 333.210 orang dengan 95,5% di antaranya adalah tenaga kerja lokal.

Terakhir, nilai fasilitas yang diberikan kepada perusahaan KITE dan KITE IKM jika dibandingkan dengan nilai perpajakan yang diterima oleh negara adalah 10,88%. (sap)