Belum Sebulan, Bali Himpun Rp95 Miliar dari Pemutihan Pajak Kendaraan

DENPASAR, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berhasil mengantongi Rp95 miliar dari program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Angka itu berasal dari pembayaran pajak sekitar 90.394 unit kendaraan yang memanfaatkan program relaksasi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha mengapresiasi wajib pajak yang telah membayar PKB dan BBNKB dengan memanfaatkan program relaksasi. Menurutnya, realisasi penerimaan dari program relaksasi itu mencapai 49% dari target.

“Saya mengapresiasi wajib pajak yang sudah sadar membayar pajak kendaraannya serta memanfaatkan relaksasi pajak yang kami selenggarakan selama 1,5 bulan ini. Pajak senilai Rp95,2 miliar dari 90.394 kendaraan tercatat masuk ke kas daerah sejak 14 Agustus hingga 9 September kemarin,” ujarnya, dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Adapun Pemerintah Provinsi Bali mengadakan program relaksasi PKB dan BBNKB sejak 14 Agustus 2024 hingga 30 September 2024. Untuk itu, I Made Santha berharap sisa target sebesar 51% bisa tercapai pada 30 September mendatang.

Kebijakan relaksasi ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No. 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB Kedua dan seterusnya.

Dalam kesempatan tersebut, Santha memastikan tidak akan ada lagi relaksasi denda PKB. Untuk itu, program relaksasi denda PKB tahun ini akan menjadi yang terakhir kali. Hal ini, sambung Santha, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“Kebijakan relaksasi kali ini merupakan yang terakhir dan tidak akan ada lagi kebijakan seperti ini di tahun-tahun yang akan datang, kecuali terjadi force majeure. Mari manfaatkan sisa waktu relaksasi pajak yang terakhir ini, mengingat tinggal 2 minggu dan itu pun terpotong libur hari raya Galungan,” katanya, seperti dilansir wartabalionline.com. (sap)