Belum Dapat Bukti Potong PPh 21? Karyawan Bisa Tunda Lapor SPT Tahunan

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dapat mengajukan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2009, jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT.

"Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ... dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir," bunyi Pasal 4 ayat (1) PER-21/PJ/2009, Minggu (6/3/2022).

Bagi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan harus turut menyebutkan alasan perpanjangan serta mencantumkan penghitungan sementara pajak terutang.

Wajib pajak juga harus melampirkan laporan keuangan sementara dan surat setoran PPh Pasal 29. Bila laporan keuangan wajib pajak diaudit maka pemberitahuan perlu dilampiri surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pemberitahuan perpanjangan harus dilampiri surat pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bukti potong PPh Pasal 21 belum diberikan oleh pemberi kerja.

Bila pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tidak memenuhi ketentuan, pemberitahuan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

"Apabila pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ..., Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak paling lama 7 hari kerja sejak pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan diterima lengkap di KPP," bunyi Pasal 6 ayat (2) PER-21/PJ/2009.

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk wajib pajak badan, batas akhirnya adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. (rig)