Belanja Pegawai Daerah Terlalu Gendut, Mendagri Minta Evaluasi

JAKARTA, DDTCNews - Porsi belanja aparatur di daerah dinilai terlalu besar dibanding belanja modal atau barang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan isu tentang keseimbangan porsi belanja daerah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, belanja modal dan barang seharusnya bisa dialokasikan lebih banyak karena punya dampak langsung terhadap masyarakat.

"Tapi yang banyak belanja aparaturnya. Mulai untuk belanja gaji pegawai tentu, wajib. Tapi ada juga belanja perjalanan dinas, belanja rapat, pembuatan program kegiatan yang ramai. Manfaatnya tidak banyak," ujar Tito dalam acara peluncuran program Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) dan Rakorwasdanas, Selasa (31/8/21).

Tito juga menyayangkan alokasi belanja modal lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pegawai daerah. Imbasnya, manfaat yang dirasakan masyarakat pun minim. Dia meminta pemerintah daerah memperbaiki komposisi alokasi anggaran dengan lebih banyak fokus ke program pembangunan.

"Jalan tidak terawat, sampah bertebaran, sungai menjadi tidak terurus, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang tidak dianggarkan di situ. Kalau pun dianggarkan justru anggarannya dipakai lagi sebagian untuk aparat lagi," kata Tito.

Selain belanja aparatur yang dinilai terlalu besar, isu terkait alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan juga disinggung Tito. Dia meminta pemda memastikan alokasi anggaran memenuhi amanat UU, yakni minimal 20% dari keseluruhan anggaran untuk sektor pendidikan dan 10% untuk kesehatan.

"Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan pendidikan 20%, kesehatan 10%. Masih banyak," ujar Tito.

Secara umum Tito menekankan pentingnya ada transformasi budaya kerja di level daerah, khususnya pengelolaan anggaran serta pendapatan daerah. Namun tak hanya soal penganggaran saja, Tito juga meminta adanya penguatan layanan terhadap masyarakat. (sap)