ANGGARAN PEMERINTAH

Belanja K/L 2023 Dirancang Rp977 Triliun, Ada untuk IKN & Pemilu 2024

Dian Kurniati | Kamis, 28 April 2022 | 14:38 WIB
Belanja K/L 2023 Dirancang Rp977 Triliun, Ada untuk IKN & Pemilu 2024

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Musrembangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang pagu indikatif untuk belanja kementerian lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2023 sejumlah Rp977,1 triliun atau lebih besar ketimbang anggaran K/L pada tahun ini senilai Rp910 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk di dalamnya alokasi belanja khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan persiapan pemilu 2024.

"Seperti arahan Pak Presiden, penyusunan belanja KL tahun anggaran 2023 harus dipertajam. Untuk itu, kami memperhatikan anggaran untuk Nusantara, persiapan pemilu, dan prioritas-prioritas lain sebagainya," katanya dalam Musrembangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Suahasil menuturkan pagu indikatif 2023 senilai Rp977,1 triliun terdiri atas belanja operasional Rp319,4 triliun dan belanja nonoperasional Rp657,7 triliun.

Khusus pada belanja nonoperasional, pagunya dialokasikan untuk pembangunan IKN sejumlah Rp27,6 triliun, persiapan pemilu Rp19,5 triliun, dan prioritas lain sebagainya senilai Rp610,6 triliun seperti penyelesaian proyek infrastruktur.

Wamenkeu menjelaskan kebijakan umum belanja K/L pada tahun depan diarahkan untuk sejumlah agenda. Pertama, meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Kedua, meningkatkan kualitas SDM.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Ketiga, pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi. Keenam, mendukung pelaksanaan revitalisasi industri. Ketujuh, mengembangkan ekonomi hijau.

"Ini adalah bidang belanja yang akan tetap dijaga oleh APBN dan APBN-nya sendiri akan melakukan konsolidasi fiskal," ujarnya.

Suahasil menyebut APBN 2023 juga diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal. Seperti diatur dalam UU 2/2020, pemerintah harus menurunkan defisit APBN ke bawah 3% terhadap PDB dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional.

Pemerintah merancang defisit anggaran pada kisaran Rp562,6 triliun—Rp596,7 triliun atau 2,81%—2,95% terhadap PDB. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan Rp2.255,5 triliun—Rp2.382,6 triliun dan belanja negara Rp2.818,1 triliun—Rp2.979,3 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan