PEMILU 2024

Begini Target dan Strategi Anies Turunkan Rasio Utang Pemerintah

Dian Kurniati | Rabu, 08 November 2023 | 12:30 WIB
Begini Target dan Strategi Anies Turunkan Rasio Utang Pemerintah

Bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) melambaikan tangan kepada warga saat kunjungan di Pondok Pesantren Al Falak, Pagentongan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/10/2023). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden Anies Baswedan menjelaskan strateginya terkait dengan upaya menurunkan rasio utang pemerintah apabila memenangkan pilpres 2024.

Anies mengatakan rasio utang pemerintah perlu dijaga rendah paling tinggi 30% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketimbang menurunkan nominal utang, lanjutnya, penurunan rasio utang akan lebih efektif jika ukuran PDB diperbesar.

"Caranya PDB-nya digedein. Kalau PDB-nya digedein, otomatisnya persentasenya akan turun, tetapi not the nominal itself," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga:
Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Anies menuturkan pemerintah memerlukan pembiayaan utang untuk mendukung berbagai program yang menyejahterakan rakyat. Namun demikian, rasio utang perlu dijaga rendah untuk memastikan kesinambungan fiskal.

Pada akhir September 2023, rasio utang pemerintah mencapai Rp7.891,61 triliun atau setara dengan 37,95% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah tersebut dapat terus ditekan hingga menjadi 30% apabila ukuran PDB tumbuh lebih cepat.

Ketika ukuran PDB Indonesia besar, ia memandang rasio utang pemerintah akan dapat terjaga rendah meski secara nominal mengalami peningkatan.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

"Soal ruang fiskal kita terbatas, sedangkan kita tidak ingin nambah utang. Kami melihat problemnya bukan pada nominalnya, tetapi pada persentasenya," ujarnya.

Ketentuan mengenai batasan rasio utang pemerintah selama ini telah diatur dalam UU 1/2003 tentang Keuangan Negara. Beleid tersebut menyatakan bahwa rasio utang pemerintah maksimal 60% dari PDB. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik