Begini Skema Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan memerinci mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023.

Dalam PMK tersebut, pegawai tidak tetap didefinisikan sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan bila pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, unit yang dihasilkan, atau penyelesaian pekerjaan.

"Penghasilan pegawai tidak tetap dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan," bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 168/2023, dikutip pada Minggu (7/1/2024).

Bila pegawai tidak tetap menerima penghasilannya tidak secara bulanan dengan nominal harian hingga Rp2,5 juta maka dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari. PPh Pasal 21 ini dihitung menggunakan tarif efektif harian seperti terlampir pada PP 58/2023.

Dalam PP tersebut telah dijabarkan penghasilan bruto harian senilai maksimal Rp450.000 dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif efektif sebesar 0%, sedangkan penghasilan bruto harian di atas Rp450.000 hingga Rp2,5 juta dikenai tarif efektif sebesar 0,5%.

Dalam hal penghasilan tidak diterima oleh pegawai tidak tetap secara bulanan, tetapi nominalnya lebih dari Rp2,5 juta per hari maka dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah 50% dari penghasilan bruto. PPh Pasal 21 ini dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Bila pegawai tidak tetap menerima penghasilannya secara bulanan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas pegawai tersebut adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. PPh Pasal 21 ini dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana terlampir pada PP 58/2023.

Untuk diketahui, PMK 168/2023 diterbitkan guna memberikan petunjuk bagi wajib pajak untuk melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sesuai dengan UU PPh dan PP 58/2023.

Sama seperti PP 58/2023, PMK 168/2023 juga mulai berlaku pada 1 Januari 2024. (rig)