Begini Respons Sri Mulyani Soal Belanja Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan APBN maupun APBD merupakan sarana untuk menjalankan serta mencapai tujuan bernegara. Anggaran yang terdapat di dalamnya bukan sebagai alat untuk memuaskan birokrat.

Mantan Direktur Bank Dunia ini meminta kepada birokrat untuk membelanjakan anggaran dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru hanya untuk kepentingan pribadi birokrat itu sendiri.

"APBN dan APBD adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan birokrat, jangan lupa. Ini adalah suatu hal yang harus terus ditanamkan kepada masing-masing," ujarnya di JCC, Rabu (10/5).

Dalam APBN 2017, total anggaran yang dibelanjakan dipatok sebesar Rp2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp1.315 triliun. Belanja pegawai sendiri mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.

Ia mengharapkan besaran alokasi anggaran mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Jadi APBD-nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaannya tentu dari masyarakat, kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik atau lebih baik?"

Sri mempertanyakan langkah lain yang lebih baik untuk membelanjakan APBN dan APBD. Terutama dengan didorongnya penggunaan teknologi yang harusnya bisa semakin memudahkan dan mempercepat urusan birokrasi.

"Dengan adanya teknologi, kami berharap dengan birokrat dan anggaran yang sama, mestinya bisa melayani dengan lebih baik. Dari cara melakukan pekerjaan, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, kredibilitas dan akuntabilitas, seharusnya teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," tegasnya.

Setidaknya, masih ada 131 daerah kabupaten dan kota yang memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total APBD-nya mencapai di atas 50%. Rasio tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC.