Begini Ketentuan PPh Pasal 21 untuk Upah Tenaga Kerja Lepas

SUKOHARJO, DDTCNews – KPP Pratama Sukoharjo memberikan penjelasan terhadap wajib pajak terkait dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tenaga kerja lepas yang tidak dibayarkan secara bulanan.

Pegawai dari KPP Pratama Sukoharjo Yanuar Setya Agnestin mengatakan apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp450.000 maka tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

“Namun demikian, jika penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp450.000 maka dikenakan PPh Pasal 21,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Jumat (5/5/2023).

Yanuar menjelaskan rata-rata penghasilan sehari yang dimaksud ialah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Adapun ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 diatur dalam PER-16/PJ/2016.

Dalam hal pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp4,5 juta maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sebenarnya.

PTKP yang sebenarnya tersebut adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 hari.

Lebih lanjut, pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong untuk diberikan kepada penerima penghasilan sebagai kredit pajak.

“Jika dalam suatu bulan terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong maka wajib disetorkan oleh pemberi kerja paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya,” jelas Yanuar. (rig)