LAPORAN WORLD BANK

Beda dengan EoDB, B-Ready World Bank Tak Cantumkan Ranking per Negara

Muhamad Wildan | Jumat, 01 November 2024 | 16:30 WIB
Beda dengan EoDB, B-Ready World Bank Tak Cantumkan Ranking per Negara

JAKARTA, DDTCNews - Tak seperti laporan Ease of Doing Business (EoDB), laporan Business Ready (B-Ready) tidak mencantumkan skor agregat dan ranking kemudahan berusaha dari yurisdiksi yang tercakup.

Menurut World Bank, skor agregat dan ranking yurisdiksi dihapus lalu digantikan dengan skor yang terperinci pada 3 pilar dan 10 aspek perekonomian yang dinilai.

"Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan lingkungan bisnis yang unik pada setiap yurisdiksi," tulis World Bank, dikutip pada Jumat (1/11/2024).

Baca Juga:
WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Tiga pilar yang dinilai tersebut antara lain kerangka regulasi (regulatory framework), layanan publik (public services), dan efisiensi operasional (operational efficiency). Pilar kerangka regulasi menilai kualitas regulasi, seperti transparansi, kejelasan, prediktabilitas, dan beban regulasi.

Sementara itu, pilar layanan publik menilai terkait dengan infrastruktur dan program yang disediakan pemerintah, sedangkan pilar efisiensi operasional menilai mengenai kualitas implementasi regulasi dan layanan publik.

Selanjutnya, 10 aspek perekonomian yang dinilai dalam B-Ready antara lain pendaftaran bisnis (business entry), lokasi bisnis (business location), layanan utilitas (utility services), ketenagakerjaan (labor).

Baca Juga:
Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Kemudian, layanan jasa keuangan (financial services), perdagangan internasional (international trade), perpajakan (taxation), penyelesaian sengketa (dispute resolution), persaingan pasar (market competition), dan kepailitan (business insolvency).

Meski laporan B-Ready tak menampilkan skor agregat yang diperoleh setiap yurisdiksi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penghitungan mandirinya mencatat Indonesia memperoleh skor agregat 63.

"Kalau diurut, kita berada di peringkat 20 dari 50 negara yang disurvei pada tahap pertama [B-Ready 2024]. Dari 3 pilar, kita unggul di regulatory framework. Jadi, di regulasinya," ujar Dendy Apriandi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM.

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Sebagai informasi, B-Ready merupakan indikator kemudahan berusaha yang dirilis oleh World Bank guna menggantikan indikator sebelumnya, EoDB.

Dalam aspek perpajakan, Indonesia memperoleh skor 59,91, lebih tinggi dari rata-rata (53,5) dan median (55,65) pada 50 negara dalam laporan B-Ready 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:30 WIB DDTC TOWN HALL 2025

DDTC Town Hall: From Vision to Action, Empowering Tomorrow

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan PP 55/2022 di Coretax DJP

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:45 WIB DDTC TOWN HALL

Town Hall 2025, DDTC Apresiasi dan Dukung Pengembangan Karier Pegawai

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan