KEBIJAKAN FISKAL

Banyak Pihak Soroti Kebijakan Fiskal, Begini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Maret 2019 | 16:50 WIB
Banyak Pihak Soroti Kebijakan Fiskal, Begini Kata Menkeu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutan dalam dialog ekonomi di Universitas Tarumanegara, Jakarta. (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Organisasi non-pemerintah yang menyoroti kebijakan fiskal kembali bertambah, yang terbaru adalah Lembaga Kajian Pajak dan Kepabeanan (LKPK). Lalu apa komentar otoritas fiskal?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempunyai pandangan terkait dengan mulai tumbuhnya kesadaran fiskal di masyarakat. Hal itu merupakan pertanda baik untuk mengawal kebijakan anggaran ke depan.

"Saya berterima kasih ada yang inisiatif melakukan berbagai macam upaya membantu pemerintah dalam menjelaskan berbagai kebijakan fiskal, terutama masalah perpajakan,” katanya dalam dialog Kebijakan Fiskal 2019 di Universitas Tarumanegara, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan memperbanyak saluran informasi terkait dengan kebijakan fiskal merupakan hal yang strategis. Dengan banyaknya saluran informasi yang dapat diandalkan, literasi fiskal masyarakat diharapkan meningkat.

Menurutnya, persoalan fiskal tidak hanya berkutat pada aspek penerimaan dan belanja semata. Lebih dari itu, APBN merupakan alat untuk menjaga ekonomi nasional tetap berdenyut untuk mendukung pembangunan.

“Saya berikan apresiasi kalau ada yang ingin sampaikan kepada publik berbagai kebijakan atau bahkan isu-isu mulai dari yang sifatnya strategis hingga yang bersifat teknis baik kepada masyarakat dan juga dunia usaha,” tandasnya.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Pada kesempatan sama, Ketua LKPK Susy Suryani yang juga seorang konsultan pajak mengatakan forum dialog kebijakan fiskal kali ini sebagai momentum awal. Ke depan, berbagai kegiatan dan kajian akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada kebijakan fiskal.

“Secara singkat kenapa lembaga ini hadir harapannya dengan Lembaga Kajian Pajak dan Kepabeanan, profesi konsultan pajak mempunyai ruang untuk memberi sumbangsih kepada pemerintah khususnya terhadap masalah-masalah yang bersifat teknis dan spesifik,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%