KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bakal Ada Lagi Pengalihan Kantor Bea Cukai? DJBC Bocorkan Ini

Dian Kurniati | Kamis, 01 Juni 2023 | 10:30 WIB
Bakal Ada Lagi Pengalihan Kantor Bea Cukai? DJBC Bocorkan Ini

Kantor Bea Cukai.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) baru-baru ini melakukan pengalihan tanggung jawab pengawasan atas beberapa kantor bea cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pengalihan tanggung jawab pengawasan kantor menjadi bagian dari rencana reorganisasi instansi vertikal DJBC. Menurutnya, pengalihan kantor bisa saja berlanjut apabila dibutuhkan berdasarkan kajian yang dilaksanakan.

"Penguatan dan penyempurnaan organisasi DJBC dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis, menjawab tuntutan stakeholder, dan mengoptimalkan pencapaian visi dan misi organisasi," katanya, dikutip pada Kamis (1/6/2023).

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Nirwala mengatakan reorganisasi instansi vertikal DJBC terdiri atas rencana reorganisasi jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Adapun peralihan wilayah kerja kantor ini, menjadi bagian dari rencana reorganisasi DJBC untuk mengakomodasi kebutuhan penguatan organisasi di jangka pendek.

Dia menjelaskan langkah reorganisasi diharapkan mampu membuat pelayanan kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa makin efisien. Pasalnya, perkembangan lingkungan strategis di bidang kepabeanan dan cukai juga bersifat dinamis.

Pada Januari 2023 lalu, DJBC mengalihkan tanggung jawab pengawasan atas Kantor Bea Cukai Bekasi dan Kantor Bea Cukai Cikarang dari Kanwil Bea Cukai Jawa Barat kepada Kanwil Bea Cukai Jakarta. Peralihan tanggung jawab atas kedua kantor ini dilakukan untuk pemerataan beban kerja antarkanwil.

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Kemudian pada pekan lalu, DJBC baru saja meresmikan pengalihan tanggung jawab pengawasan atas Kantor Bea Cukai Teluk Bayur dari sebelumnya di bawah Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) menjadi pengawasan Kanwil Bea Cukai Riau. Pengalihan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari sisi jarak, waktu, dan biaya.

Selain itu, kehadiran kantor wilayah juga dapat dioptimalkan dalam mendukung pengawasan secara efektif, pelayanan dan fasilitas yang prima sehingga pada akhirnya juga berdampak terhadap optimalisasi penerimaan negara.

"Peralihan wilayah kerja KPPBC TMP B Teluk Bayur juga diharapkan akan meningkatkan kualitas koordinasi dengan mitra kerja dan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam memperoleh pelayanan yang optimal," ujarnya.

Baca Juga:
Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Peresmian pengalihan pengawasan Kantor Bea Cukai Teluk Bayur menjadi di bawah Kanwil Bea Cukai Riau dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-73/BC/2023. Kantor Bea Cukai Teluk Bayur berlokasi di Padang, Sumatera Barat.

Ruang lingkup kantor bea cukai ini di antaranya Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau. Ada lebih dari 20 jenis layanan yang tersedia pada kantor bea cukai ini seperti layanan ekspor kembali barang impor, perizinan dengan fasilitas impor sementara kapal wisata asing (yacht), layanan aktivasi IMEI yang telah keluar dari kawasan pabean, dan layanan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja