Aturan Disahkan, Usaha Pertanian dan Perikanan Bisa Bebas Pajak

MANILA, DDTCNews – Pemerintah Filipina mengesahkan Peraturan Pendapatan No. 19-2021 yang memberikan insentif pembebasan pajak bagi kelompok usaha yang sudah terdaftar sebagai usaha mikro atau Barangay Micro Business Enterprise (BMBE).

Biro Pendapatan Dalam Negeri Filipina menyatakan pelaku usaha yang terdaftar sebagai BMBE memiliki aset tidak melebihi PHP3 juta atau sekitar Rp855,17 juta, termasuk aset dari pinjaman tetapi tidak termasuk tanah tempat kantor atau pabrik berada.

“Semua kelompok usaha pertanian dan perikanan yang terakreditasi dapat dibebaskan dari pajak penghasilan dengan syarat sudah terdaftar sebagai BMSE,” kata Biro Pendapatan Dalam Negeri seperti dilansir bworldonline.com, Kamis (11/11/2021).

BMBE adalah usaha yang berkaitan dengan produksi, aktivitas manufaktur produk atau komoditas, termasuk proses pertanian, jual-beli, dan pelayanan. Dengan demikian, koperasi nelayan berhak untuk menerima fasilitas pembebasan pajak.

Menurut Biro Pendapatan Dalam Negeri, usaha tersebut dinilai memiliki produk yang berada dalam rantai nilai komoditas prioritas. Tidak hanya itu, produk dari usaha tersebut juga dapat meningkatkan surplus apabila dilakukan pengembangan perusahaan.

Guna memanfaatkan pembebasan pajak penghasilan, koperasi atau perusahaan tersebut harus terdaftar sebagai BMSE. Selain itu, sumbangan untuk para petani dan perusahaan nelayan juga bisa dibebaskan dari pajak donor.

Namun demikian, sumbangan tersebut harus selaras dengan tujuan program pembangunan, yaitu untuk mendukung para petani dan nelayan dalam mencapai pertanian modern yang berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Lebih lanjut, penerima insentif pembebasan pajak juga harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi. Adapun sertifikasi tersebut diperoleh dari Departemen Pertanian dan penerima manfaat program pembangunan. (vallen/rig)