Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Direvisi, Insentif Pajak Diracik Ulang

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal menyebut pemerintah sedang menyusun skema insentif pajak untuk mendukung kebijakan yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah berharap insentif pajak dapat memberikan daya tarik tersendiri untuk eksportir yang diwajibkan menempatkan DHE di dalam negeri.

"Insentif ini kami harapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri selain juga memang kita melihat ingin melihat desain yang lebih konsisten untuk menjaga stabilitas makro Indonesia," katanya, Selasa (22/2/2023).

Untuk saat ini, insentif pajak terkait dengan penempatan DHE di dalam negeri masih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 123/2015 dan ketentuan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 212/2018.

Dengan peraturan tersebut, bunga deposito dalam mata uang dolar AS yang dananya bersumber dari DHE dapat dibebaskan dari PPh final apabila didepositokan selama lebih dari 6 bulan.

"Kalau tenor [deposito] lebih rendah, itu tetap ada pajaknya. Namun, dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif normal yang sebesar 20%," ujar Febrio.

Dia menambahkan pembahasan revisi PP 1/2019 saat ini masih dilakukan. Namun, ia berharap ketentuan terbaru mengenai kewajiban penempatan DHE di dalam negeri bisa meningkatkan stabilitas makroekonomi Indonesia.

"Pemerintah mendesain kembali DHE agar dapat memberikan penguatan yang lebih signifikan bagi stabilitas makro Indonesia. Desain ini tidak bertentangan dengan rezim devisa bebas karena ini memang sangat spesifik terkait dengan SDA," tutur Febrio.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya, revisi atas PP 1/2019 bakal dilakukan dengan tetap memperhatikan rezim devisa bebas guna menjaga iklim investasi.

"Pada satu sisi Indonesia perlu meyakinkan bahwa ekspor yang tumbuh tinggi maka devisanya bisa memperkuat cadangan devisa, di sisi lain Indonesia tetap berkomitmen menjaga rezim devisa yang tidak men-discourage investasi," ujar Sri Mulyani pada awal Februari. (rig)