PP 86/2021

Aturan Baru Soal Pengadaan dan Penjualan Meterai Terbit

Muhamad Wildan | Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:40 WIB
Aturan Baru Soal Pengadaan dan Penjualan Meterai Terbit

Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah No. 86/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mencetak meterai tempel, sekaligus membuat meterai elektronik.

Penugasan untuk mencetak meterai tempel dan membuat meterai elektronik kepada Perum Peruri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86/2021 yang diundangkan pada 19 Agustus 2021.

"Perum Peruri Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas ... kepada menteri [keuangan]," bunyi Pasal 4 ayat (3) PP 86/2021, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga:
Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Secara terperinci, PP 86/2021 tersebut juga menyebutkan Perum Peruri mendapatkan tugas untuk menyusun konsep desain, menyediakan bahan baku, menentukan teknik pencetakan, dan mencetak meterai tempel.

Selain itu, Perum Peruri mendapatkan tugas untuk menyusun konsep desain, menyediakan sistem atau aplikasi terintegrasi yang mendukung penggunaan meterai elektronik, dan membuat meterai elektronik sebagaimana yang ditugaskan.

Nanti, menteri keuangan yang bakal menentukan perkiraan kebutuhan meterai per tahun sekaligus jumlah meterai yang dicetak atau dibuat. Pencetakan dan pembuatan meterai dilakukan dengan mempertimbangkan target, realisasi, strategi penerimaan bea meterai, dan ketersediaan meterai.

Baca Juga:
Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Dalam hal distribusi, pemerintah menugaskan PT Pos Indonesia sekaligus kepada Perum Peruri. Pos Indonesia mendapatkan tugas untuk mendistribusikan dan menjual meterai tempel, sedangkan Perum Peruri bertugas untuk mendistribusikan meterai elektronik.

Ketentuan mengenai pencetakan meterai tempel, pembuatan meterai elektronik, dan pendistribusian dari kedua jenis meterai tersebut masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko