KEBIJAKAN PEMERINTAH

Atasi Gap Infrastruktur, Sri Mulyani: Swasta Punya Peran Penting

Dian Kurniati | Kamis, 24 Agustus 2023 | 18:00 WIB
Atasi Gap Infrastruktur, Sri Mulyani: Swasta Punya Peran Penting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang negara-negara Asean memerlukan kontribusi sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur.

Sri Mulyani mengatakan Asean membutuhkan investasi sekitar US$3 triliun sepanjang 2016 - 2030 untuk pengembangan infrastruktur. Menurutnya, kapasitas APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur tersebut.

"Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas sehingga ketika kita mengidentifikasi ada kesenjangan infrastruktur. Kita harus segera menanganinya," katanya dalam High Level Dialogue: Promoting Sustainable Infrastructure Development, Kamis (24/8/2023).

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Sri Mulyani menuturkan setiap negara memang telah mengalokasikan belanjanya untuk infrastruktur, termasuk Indonesia. Meski begitu, pemerintah tetap perlu memberikan berbagai intervensi sehingga sektor swasta dapat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur.

Terlebih, pembangunan infrastruktur dihadapkan pada berbagai risiko seperti politik, bencana alam, dan kebijakan. Untuk itu, pemerintah perlu intervensi dalam bentuk penjaminan sehingga sektor swasta bersedia masuk dalam proyek-proyek infrastruktur.

Instrumen Pembiayaan

Selain itu, pemerintah juga perlu berinovasi mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan untuk menarik partisipasi swasta seperti melalui penerbitan green bonds dan sukuk.

Baca Juga:
Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Sebagai informasi, Indonesia belum lama ini membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund untuk menarik investasi.

Sri Mulyani menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat fokus pada pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Salah satu gebrakan yang dilakukan ialah menyusun daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga investor lebih mudah menentukan tujuan investasinya.

Menurutnya, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga termasuk dalam PSN yang diharapkan mampu menarik banyak investasi.

"Kami harus membangun infrastruktur dasarnya lebih dulu sebelum mengundang sektor swasta masuk untuk membangun infrastruktur lainnya," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan