KEBIJAKAN PEMERINTAH

Atasi Gap Infrastruktur, Sri Mulyani: Swasta Punya Peran Penting

Dian Kurniati | Kamis, 24 Agustus 2023 | 18:00 WIB
Atasi Gap Infrastruktur, Sri Mulyani: Swasta Punya Peran Penting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang negara-negara Asean memerlukan kontribusi sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur.

Sri Mulyani mengatakan Asean membutuhkan investasi sekitar US$3 triliun sepanjang 2016 - 2030 untuk pengembangan infrastruktur. Menurutnya, kapasitas APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur tersebut.

"Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas sehingga ketika kita mengidentifikasi ada kesenjangan infrastruktur. Kita harus segera menanganinya," katanya dalam High Level Dialogue: Promoting Sustainable Infrastructure Development, Kamis (24/8/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan setiap negara memang telah mengalokasikan belanjanya untuk infrastruktur, termasuk Indonesia. Meski begitu, pemerintah tetap perlu memberikan berbagai intervensi sehingga sektor swasta dapat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur.

Terlebih, pembangunan infrastruktur dihadapkan pada berbagai risiko seperti politik, bencana alam, dan kebijakan. Untuk itu, pemerintah perlu intervensi dalam bentuk penjaminan sehingga sektor swasta bersedia masuk dalam proyek-proyek infrastruktur.

Instrumen Pembiayaan

Selain itu, pemerintah juga perlu berinovasi mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan untuk menarik partisipasi swasta seperti melalui penerbitan green bonds dan sukuk.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sebagai informasi, Indonesia belum lama ini membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund untuk menarik investasi.

Sri Mulyani menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat fokus pada pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Salah satu gebrakan yang dilakukan ialah menyusun daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga investor lebih mudah menentukan tujuan investasinya.

Menurutnya, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga termasuk dalam PSN yang diharapkan mampu menarik banyak investasi.

"Kami harus membangun infrastruktur dasarnya lebih dulu sebelum mengundang sektor swasta masuk untuk membangun infrastruktur lainnya," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN