Asyik, Masa Berlaku Pemutihan Pajak Diperpanjang hingga 15 Maret 2022

PADANG, DDTCNews – Pemprov Sumatera Barat memutuskan memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 15 Maret 2022, dari yang seharusnya berakhir pada 15 Desember 2021.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan perpanjangan itu mempertimbangkan antusiasme wajib pajak yang tinggi. Untuk itu, pemprov memberikan tambahan waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi.

"Perpanjangan jangka waktu penghapusan sanksi administratif adalah karena masih tingginya antusiasme wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak yang telah lewat jatuh temponya," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (19/12/2021).

Mahyeldi menuturkan perpanjangan periode program pemutihan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumbar No. 47/2021 merevisi Pergub 41/2021. Program pemutihan diadakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Program pemutihan tersebut terdiri atas pembebasan denda 100% atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta gratis BBNKB II untuk kendaraan mutasi dalam dan luar Sumbar.

Mahyeldi berharap kebijakan tersebut mampu mendorong masyarakat Sumbar lebih patuh membayar pajak sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, periode pemutihan menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk balik nama kepemilikan kendaraan.

Menurutnya, masyarakat yang ingin mengikuti program pemutihan dapat mendatangi kantor pelayanan Samsat terdekat. Persyaratan yang dibutuhkan yakni STNK/BPKB dan KTP sesuai dengan identitas pada STNK/BPKB.

"Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB ini diadakan pada semua tempat pelayanan Samsat," ujarnya. (rig)