KOTA CIMAHI

Asyik, Diskon PBB Bakal Diberikan Lagi Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Februari 2021 | 18:02 WIB
Asyik, Diskon PBB Bakal Diberikan Lagi Tahun Ini

Ilustrasi. 

CIMAHI, DDTCNews – Pemkot Cimahi, Jawa Barat akan menggulirkan kembali insentif pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) mulai Maret 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Ahmad Saefulloh mengatakan aturan setingkat peraturan wali kota (Perwali) akan diterbitkan bulan depan sebagai landasan hukum insentif PBB-P2. Menurutnya, kebijakan relaksasi serupa dengan yang telah diterapkan pada tahun lalu.

Dia menyebutkan insentif PBB-P2 di Kota Cimahi berlaku berjenjang. Pada tahun lalu, pemkot memberikan pengurangan PBB mulai 20%, 10%, dan 5%. Skema tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini dengan besaran diskon pokok pajak yang lebih kecil dari tahun lalu.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

"Kalau sekarang rencananya di Maret itu 10%, April 5%, dan Mei 2,5%," katanya dikutip Senin (15/2/2021).

Ahmad melanjutkan pemkot juga memberikan insentif PBB-P2 tambahan berupa pemutihan pokok pajak. Fasilitas diskon 100% hanya berlaku untuk nilai SPPT PBB-P2 Rp0 sampai Rp50.000. Kemudian untuk nilai SPPT PBB-P2 lebih dari Rp50.000 sampai Rp100.000 diberikan diskon sebesar 50%.

Dia mengungkapkan insentif pajak daerah, khususnya PBB-P2, masih dibutuhkan karena dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Ahmad mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan insentif pajak dengan mulai membayar pajak pada bulan depan.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Menurutnya, Bappenda sudah merampungkan proses pencetakan SPPT PBB-P2 untuk tahun pajak 2021. Pada tahun ini, terdapat 5 klasifikasi buku PBB-P2. Buku 1 untuk SPPT PBB-P2 yang nilai pajaknya maksimal Rp100.000.

Buku 2 untuk nilai SPPT mulai dari Rp100.000 sampai Rp500.000. Buku 3 untuk nilai SPPT mulai dari Rp500.000 sampai Rp2 juta. Selanjutnya, buku 4 untuk nilai SPPT Rp2 juta sampai Rp5 juta. Buku 5 dengan nilai SPPT lebih dari Rp5 juta.

"Pencetakan massal ini juga rencananya di awal Januari. Namun, karena terbentur perwal-nya harus melalui Kemendagri, sehingga baru ditetapkan di tanggal 2 Februari kemarin," ujarnya.

Baca Juga:
Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Ahmad menambahkan kendala dalam pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat adalah tidak bisa dilakukan secara massal dan serentak. Pemkot akan melakukan distribusi SPPT PBB-P2 secara bertahap dengan pembagian per kelurahan.

"Barangkali nanti kami akan mencoba untuk semacam kunjungan ke kelurahan-kelurahan dengan mengundang RW yang ada di kelurahan itu. Jadi, kami berikan sosialisasi atau informasi terkait dengan rencana pendistribusian SPPT PBB ini," imbuhnya seperti dilansir jabarekspress.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN