APBN 2022

Asumsi Harga ICP pada APBN 2022 Diubah, Subsidi BBM Ikut Melonjak

Dian Kurniati | Kamis, 19 Mei 2022 | 12:15 WIB
Asumsi Harga ICP pada APBN 2022 Diubah, Subsidi BBM Ikut Melonjak

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Ketua Banggar DPR Said Abdullah (kiri) sebelum dimulainya rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).  ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) pada APBN 2022.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan perubahan asumsi harga ICP perlu dilakukan sejalan dengan kenaikan harga minyak global. Tak hanya asumsi ICP, kenaikan harga komoditas nantinya juga bakal berdampak pada perubahan postur APBN.

"Karena pangkal persoalan utama dimulai dari harga minyak dunia, maka dasar perubahan pertama yang harus kita lakukan pada APBN 2022 adalah perubahan asumsi ICP," katanya dalam pembukaan rapat kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Said mengatakan Banggar DPR mengadakan rapat kerja hari ini setelah menerima usulan perubahan asumsi ICP dan postur APBN dari pemerintah pada 17 Mei 2022. Dia menyebut pemerintah mengusulkan perubahan asumsi harga ICP dari US$63 per barel menjadi kisaran US$95-US$105 per barel.

Menurutnya, konsekuensi dari perubahan asumsi harga ICP yakni peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah pun memperkirakan penambahan subsidi BBM, elpiji, dan listrik akan mencapai Rp74,9 triliun.

Selain itu, ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi atas harga BBM senilai Rp234 triliun dan kompensasi atas tarif listrik senilai Rp41 triliun.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Said menjelaskan harga ICP telah melonjak drastis dari asumsi awal yang ditetapkan dalam APBN 2022. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah juga dibayangi pergeseran dari asumsi dalam APBN, walaupun depresiasinya terhadap dolar AS masih kecil.

"Perubahan ICP berkonsentrasi lebih lanjut pada postur APBN. Hal inilah yang menyebabkan kedaruratan pada APBN 2022," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja