FILIPINA

Asosiasi Pengusaha Desak Parlemen Segera Sepakati RUU Insentif Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 18 November 2020 | 09:45 WIB
Asosiasi Pengusaha Desak Parlemen Segera Sepakati RUU Insentif Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews – Berbagai asosiasi pengusaha mendesak senat dan parlemen Filipina segera menyepakati RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Presiden Organisasi Industri Semikonduktor dan Elektronik di Philippines Foundation Dan Lachica mengatakan negaranya harus memiliki insentif pajak yang lebih kompetitif di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Dengan penawaran insentif pajak yang menarik, ia meyakini Filipina bisa bersaing dengan Vietnam sebagai tujuan investasi penting bagi investor. "Kami sangat menantikan insentif yang memberikan keuntungan bagi investor," katanya, dikutip Rabu (18/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Saat ini, masih terdapat perdebatan di senat terkait dengan periode tax holiday yang akan ditawarkan pemerintah, yaitu 2—4 tahun. Pemerintah juga ingin memberikan tarif PPh badan sebesar 8%—10% untuk periode 3—6 tahun kepada investor setelah memperoleh tax holiday.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Lachica, sudah tidak ada lagi insentif berupa pengurangan 5% atas pendapatan kotor. Perusahaan akan menyesuaikan tarif pajak khusus yang baru setelah masa transisi selama 4—9 tahun.

Setelah itu, perusahaan diharapkan membayar tarif PPh badan secara reguler, yang nantinya akan turun menjadi 25% dari 30% setelah undang-undang disahkan. Selanjutnya, tarif PPh badan tersebut juga akan diturunkan lagi dari 25% menjadi 20%.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Meski begitu, kalangan industri ternyata masih menginginkan pemerintah untuk mempertahankan rezim insentif pajak saat ini, termasuk pemotongan penghasilan bruto 5%.

Selain itu, lanjut Lachica, pelaku usaha juga menyukai opsi insentif pajak yang ditawarkan Senator Ralph Recto. Opsi tersebut tidak akan mengubah rezim insentif pajak bagi perusahaan saat ini, baik investasi yang sudah ada maupun investasi baru.

"Kami sangat menyukai retensi insentif bagi investor yang ada," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph.

Opsi insentif pajak diyakini akan mendorong investor mengembangkan bisnis mereka di Filipina. Selain itu, tak menutup kemungkinan akan bermunculan inovasi dan teknologi baru, serta pembukaan lapangan kerja. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat