INGGRIS

Asosiasi Pengapalan Usulkan Skema Pengenaan Pajak Karbon Global ke PBB

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 September 2021 | 16:00 WIB
Asosiasi Pengapalan Usulkan Skema Pengenaan Pajak Karbon Global ke PBB

Ilustrasi. Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/7/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

LONDON, DDTCNews - Perusahaan pengapalan yang tergabung dalam International Chamber of Shipping (ICS) mengusulkan pengenaan pajak karbon global kepada International Maritime Organisation (IMO) PBB.

ICS mengusulkan pengenaan pungutan berupa kontribusi wajib (mandatory contribution) atas CO2 yang dikeluarkan oleh kapal dengan volume di atas 5.000 gross tonnage (GT) dan beroperasi secara global.

Dana yang terkumpul dari pungutan tersebut diusulkan untuk dikumpulkan dalam IMO Climate Fund yang nantinya digunakan untuk memperkecil gap antara harga bahan bakar ramah lingkungan dan harga bahan bakar konvensional.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"Dana akan dikumpulkan ke dalam IMO Climate Fund yang digunakan untuk membangun bunkering infrastructure yang diperlukan guna menyuplai bahan bakar ramah lingkungan seperti hidrogen dan amonia," kata ICS dalam keterangan resmi, Selasa (7/9/2021).

Untuk diketahui, sektor pelayaran tercatat memiliki kontribusi sebesar 2% terhadap total emisi karbon secara global dan ICS berkomitmen untuk mengoperasikan kapal-kapal berbahan bakar nonkarbon pada 2030.

Namun, suplai bahan bakar nonkarbon dan ramah lingkungan saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi permintaan bahan bakar dari sektor pelayaran.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Langkah yang signifikan harus diambil agar zero emission shipping dapat dilaksanakan dalam skala yang besar. Diperlukan infrastruktur yang masif untuk mendukung transisi menuju zero emission shipping," ujar Sekjen ICS Guy Platten.

Oleh karena itu, lanjtunya, pengenaan pajak karbon global diperlukan agar sektor pelayaran tanpa emisi karbon bisa dicapai. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja