KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Jumawa

Dian Kurniati | Jumat, 29 Juli 2022 | 14:30 WIB
APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Jumawa

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) berbincang dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat menghadiri pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (20/7/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu pengelolaan keuangan negara meskipun APBN mencetak surplus senilai Rp73,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan jumawa terhadap kinerja APBN pada semester I/2022. Menurutnya, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan APBN.

"Meskipun kemarin kami di Kementerian Keuangan menyampaikan APBN hingga Juni surplus, kami tidak jumawa. Kami tahu situasi masih akan sangat cair dan dinamis," katanya dalam seremoni Dies Natalis ke-7 PKN STAN, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sri Mulyani menuturkan pengelolaan APBN telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19. Defisit APBN sempat melebar karena pendapatan negara merosot, sedangkan kebutuhan belanja melonjak untuk menangani dampak pandemi.

Memasuki 2022, lanjut menkeu, kinerja APBN mencetak surplus hingga Juni 2022. Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai dinamika ekonomi global seperti lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju.

"Berbagai kemungkinan terjadi dengan kenaikan suku bunga dan capital outflow yang terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia. Itu bisa memengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan bahkan inflasi di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sepanjang semester I/2022, APBN mengalami surplus senilai Rp73,6 triliun atau 0,39% dari PDB. Surplus tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun dan belanja negara Rp1.243,6 triliun.

Pendapatan negara utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang realisasinya mencapai Rp1.035,9 triliun. Dari realisasi tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp868,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliunm dan PNBP sejumlah Rp281 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN