APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp103,1 triliun. Angka tersebut setara 0,58% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus terjadi karena pendapatan negara tercatat Rp853,6 triliun, sementara belanja negara Rp750,5 triliun. Menurutnya, surplus itu juga berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama 2021 lalu dengan defisit Rp138,2 triliun.

"Ini berbaliknya sangat cepat sekali," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga April 2022 mengalami pertumbuhan hingga 45,9%, menanjak dari posisi akhir Maret 2022 yang tumbuh 32,1%. Secara nominal, angkanya yang senilai Rp853,6 triliun utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan hingga April 2022 tercatat senilai Rp676,1 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp567,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun. Adapun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp177,4 triliun.

Sementara dari sisi belanja, realisasinya yang senilai Rp750,5 triliun. Realisasi itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp253,6 triliun, belanja non-K/L Rp254,4 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp242,4 triliun.

Menurut Sri Mulyani, surplus APBN tersebut juga kembali berdampak pada penurunan pembiayaan utang. Hingga April 2022, pembiayaan utang baru senilai Rp103,1 triliun, sedangkan pada periode yang sama 2021 mencapai Rp397,0 triliun.

"Ini adalah suatu prestasi konsolidasi APBN yang sangat baik," ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah akan menggunakan surplus tersebut sebagai shock absorber dari guncangan yang terjadi saat ini, baik akibat pandemi maupun kenaikan harga komoditas.

Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya mengakselerasi berbagai belanja agar berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Hal itu juga sejalan dengan langkah pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada isu kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan UMKM dan dunia usaha. (sap)