APBN Ikut Danai Pembangunan Daerah, Bupati Ini Minta Warga Patuh Pajak

KAPUAS HULU, DDTCNews - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Fransiskus Diaan meminta masyarakat lebih patuh melaksanakan kewajiban pajaknya.

Fransiskus mengatakan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu turut ditunjang oleh alokasi dana dari APBN. Dalam hal ini, lebih dari 70% pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak.

"Oleh karena itu, mari masyarakat Kapuas Hulu bersama-sama kita gotong royong mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi perpajakan," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @pajakputussibau, dikutip pada Jumat (20/1/2023).

Fransiskus kemudian meminta masyarakat segera melakukan pemutakhiran atau validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi.

Integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan mulai diterapkan pada 14 Juli 2022. Integrasi ini diperlukan untuk membuat administrasi pajak lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Proses integrasi NIK sebagai NPWP ditargetkan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2024. Wajib pajak pun perlu segera melakukan validasi data dan informasi melalui DJP Online atau jika memerlukan bantuan dapat menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat.

Selain itu, Fransiskus juga mengingatkan wajib pajak agar tidak menunda pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022. Sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023.

Bagi wajib pajak orang pribadi, penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000.

Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan, baik secara manual maupun online, yakni melalui e-filing atau e-form. Kepada wajib pajak yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, diharuskan memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

"Ayo laporkan SPT tahunan Anda melalui e-filing sebelum 31 Maret," ujar Fransiskus. (sap)