APBN 2024

APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Dian Kurniati | Senin, 24 Juni 2024 | 10:01 WIB
APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Salah satu slide yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (24/6/2024).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja APBN hingga Mei 2024 akhirnya mengalami defisit senilai Rp21,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.123,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.145,3 triliun. Meski begitu, dia memandang kinerja pengelolaan APBN 2024 sejauh ini masih positif.

"Overall balance kita sudah mengalami defisit Rp21,8 triliun atau 0,1%," katanya, Senin (24/6/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Defisit tersebut terjadi setelah APBN 2024 mengalami surplus dalam 4 bulan pertama. Meski begitu, pemerintah sesungguhnya merancang defisit Rp522,82 triliun atau 2,29% dari PDB hingga akhir tahun.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 7,1%. Adapun pendapatan negara sejumlah Rp1.123,5 triliun tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tercatat Rp869,5 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp760,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp109,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp251,4 triliun.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Dari sisi belanja, Sri Mulyani menyebut realisasinya mencapai Rp1.145,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp824,3 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp321 triliun.

Dengan kinerja APBN ini, keseimbangan primer masih mengalami surplus senilai Rp184,2 triliun hingga Mei 2024.

"Oleh karena itu, langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan. Pada Mei ini, primary balance kita masih surplus Rp184,2 triliun," ujar Sri Mulyani. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?