APBN 2025 Diundangkan, Penerimaan Perpajakan Dipatok Rp2.491 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menetapkan APBN 2025 menjadi undang-undang melalui UU 62/2024.

Dalam undang-undang tersebut, target pendapatan negara telah ditetapkan senilai Rp3.005,12 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

"Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp2.490,91 triliun terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional," bunyi Pasal 4 ayat (1) UU APBN 2025, dikutip Minggu (20/10/2024).

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari PPh senilai Rp1,209,27 triliun, PPN senilai Rp945,12 triliun, PBB senilai Rp27,11 triliun, cukai senilai Rp244,19 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp7,79 triliun.

Sementara itu, pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk senilai Rp52,93 triliun dan bea keluar senilai Rp4,47 triliun. Penerimaan perpajakan dalam Pasal 4 UU APBN 2025 akan diperinci lebih lanjut dalam peraturan presiden (perpres).

Selanjutnya, target PNBP dalam UU APBN 2025 telah ditetapkan senilai Rp513,63 triliun, sedangkan target penerimaan hibah telah ditetapkan senilai Rp581,06 miliar.

Belanja negara pada tahun depan ditargetkan Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,44 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919,87 triliun.

Perincian anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi, fungsi, dan program tercantum dalam lampiran I UU APBN 2025 beserta nota keuangannya. Dalam hal terdapat perubahan perincian belanja, perubahan dimaksud akan dijabarkan dalam perpres.

"Belanja pemerintah pusat termasuk belanja pegawai untuk pembayaran hak keuangan dan/atau fasilitas untuk penyelenggara negara/pejabat negara yang dilakukan sesuai tata kelola penganggaran dengan memperhatikan kesinambungan fiskal," bunyi Pasal 8 ayat (1) UU APBN 2025. (rig)