KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Insentif Pajak KEK & Prinsip Perdagangan Internasional Selaras?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 19 Juni 2020 | 18:30 WIB
Apakah Insentif Pajak KEK & Prinsip Perdagangan Internasional Selaras?

PENENTUAN kebijakan pajak internasional merupakan proses yang kompleks. Terlebih, belum ada organisasi perpajakan di tingkat global yang menengahi kepentingan berbagai negara. Berbeda halnya dengan pajak, kebijakan perdagangan lebih terkoordinasi secara komprehensif di bawah satu lembaga, yaitu World Trade Organization (WTO).

Padahal, perpajakan dan perdagangan sendiri sejatinya saling bersinggungan satu sama lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu yang paling terlihat ialah dalam konteks kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memberikan berbagai keringanan pajak hanya di wilayah itu. Contohnya seperti penerapan special tax zones (STZ) dan tax-free zones.

Hal inilah yang kemudian diangkat oleh IBFD dalam buku terbitannya dengan judul “Special Tax Zones in the Era of International Tax Coordination”. Dengan fokus pembahasan mengenai KEK dalam koordinasi perpajakan internasional, editor buku membagi 14 bab ulasan ke dalam empat bagian.

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Pertama, pengenalan mengenai set KEK yang akan diangkat dalam bab-bab selanjutnya, yakni STZ. Kedua, bahasan per topik yang mencakup bahasan mengenai STZ dalam perspektif sistem pajak internasional, perspektif bisnis internasional, hingga tinjauan secara konstitusional. Ketiga, survei penerapan STZ di berbagai negara. Keempat, rekomendasi penerapan STZ di masa depan.

Pada bagian awal, buku yang disunting oleh Antti Laukkanen, Pasquale Pistone, dan Jan de Goede tersebut mengangkat mengenai penerapan KEK yang sering kali salah kaprah diasosiasikan sebagai bentuk kompetisi pajak antarnegara.

Penilaian tersebut sesungguhnya tidak mengherankan. Sebab, negara yang memberlakukan rezim ini juga memberikan berbagai keringanan pajak yang hanya berlaku untuk kawasan tertentu dalam wilayah negara tersebut.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Tujuannya tidak lain ialah untuk menarik investasi ke dalam suatu negara. Meski begitu, sejak bergulirnya Rencana Aksi BEPS 5, rezim pemberian insentif pajak melalui KEK sedikit demi sedikit mulai dipandang berbeda dengan rezim pajak lain yang dinilai membahayakan.

Ulasan dalam buku ini tampak sederhana pada awalnya. Namun, ada pemaparan perspektif yang berbeda begitu membaca hingga akhir buku ini. Salah satunya ialah topik yang diangkat oleh Reuven Avi Yonah dan Martin Vallespinos yang bertajuk “Special Tax Zones and the World Trade Organization.”

Sebagaimana diketahui, dengan absennya organisasi pajak global sebelum OECD menginisiasi koordinasi secara multilateral, kebijakan pajak internasional sering kali terasosiasi dengan WTO. Tidak terkecuali pula untuk konsep pemberian keringanan pajak melalui KEK.

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Hal ini memunculkan akibat secara hukum bahwa STZ sebagai salah satu bentuk KEK, masih menganut prinsip-prinsip yang diinisiasi oleh WTO agar tidak menyalahi konsep kesetaraan dalam perdagangan.

Prinsip tersebut terangkum dalam suatu ketentuan yang disebut sebagai Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Berdasarkan SCM tersebut, kedua penulis yang merupakan akademisi dari Universitas Michigan ini mengklasifikasikan berbagai tipe STZ, mulai dari yang dapat melanggar ketentuan SCM hingga sesuai dengan prinsip SCM.

Bahasan pada topik ini kemudian menjadi sangat penting untuk mencapai suatu kesimpulan bahwa pemberian keringanan pajak melalui rezim KEK ini seharusnya merupakan kedaulatan suatu negara sepanjang tidak melanggar prinsip SCM. Namun, SCM sendiri masih dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari WTO, yakni untuk memastikan pergerakan barang dan jasa tanpa hambatan yang berarti.

Baca Juga:
Faktur Pajak Batal tapi Telanjur Setor Pajak, Bisakah Pemindahbukuan?

Buku ini semakin mengungkap bahwa perdagangan dan perpajakan seharusnya tidak dipandang secara terpisah seluruhnya. Selain itu, beberapa bahasan dalam buku ini juga menegaskan bahwa sudah seharusnya OECD dan WTO berkoordinasi satu sama lain sehingga STZ tidak lagi dipandang “mencederai” prinsip perdagangan internasional.

Terdapat pula bahasan atas perdebatan mengenai konsep kedaulatan atas “imbal balik” berupa penerimaan pajak lain yang harusnya diterima dari adanya insentif pajak tertentu. Tentunya, buku ini sangat tepat bagi Anda yang tertarik mengulas perpajakan internasional dan keterkaitannya dengan sistem perdagangan secara global.

Tertarik membacanya? Silakan berkunjung ke DDTC Library.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis