KAMUS CUKAI

Apa Itu Penyegelan di Bidang Cukai

Syadesa Anida Herdona | Jumat, 11 Maret 2022 | 17:30 WIB
Apa Itu Penyegelan di Bidang Cukai

PEJABAT Ditjen Bea Cukai berwenang untuk melakukan penindakan di bidang cukai, salah satunya berupa penyegelan. Penindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Dalam pelaksanaannya, penyegelan yang dilakukan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Lantas, apa itu penyegelan di bidang cukai?

Definisi
KETENTUAN mengenai penyegelan di bidang cukai diatur dalam UU No.11/1995 s.t.d.d UU No. 39/2007, Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2009 (PP 49/2009), dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.04/2009 (PMK 238/2009).

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 PMK 238/2009, penyegelan adalah tindakan yang dilakukan pejabat bea cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman. Terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada pejabat bea cukai untuk melakukan penyegelan.

Pertama, penyegelan dapat dilakukan pada tempat seperti bagian dari pabrik atau tempat penyimpanan, tempat lain yang di dalamnya terdapat barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai, dan bagian tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, dan/atau tempat penjualan eceran.

Selain ketiga tempat di atas, penyegelan dapat dilakukan pada bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Termasuk di dalam tempat penyimpanan tersebut sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting.

Kedua, penyegelan dapat dilakukan pada sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai. Ketiga, pada barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai.

Penyegelan hanya dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Namun, penyegelan juga dapat dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Selain melalui pemeriksaan, penyegelan juga dilakukan jika diperlukan untuk menjamin bukti dasar pembukuan dan dokumen lain tidak dihilangkan, tidak berubah, atau tidak berpindah tempat/ruangan sampai pemeriksaan dapat dilanjutkan dan/atau dilakukan tindakan lain.

Terakhir, penyegelan dilakukan apabila tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap objek pengawasan dan diperlukan untuk pengawasan dan pengamanan hak keuangan negara terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, yang belum dipungut cukainya, dan/atau yang mendapat pembebasan cukai.

Dalam melakukan penyegelan, pejabat bea cukai harus menunjukkan surat perintah penindakan kepada pihak yang terhadapnya dilakukan penyegelan. Setelah melakukan penyegelan, pejabat bea cukai harus membuat berita acara penyegelan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini