KAMUS PAJAK

Apa Itu Most Favoured Nation (MFN)?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 22 Mei 2020 | 13:00 WIB
Apa Itu Most Favoured Nation (MFN)?

PEMERINTAH Indonesia dan Singapura resmi meneken amendemen persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty pada 5 Februari 2020. Amendemen ini merupakan hasil dari perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura yang berjalan sejak 2015.

Melalui amendemen ini kedua negara menyepakati beberapa hal. Salah satunya menghapus klausul most favoured nation (MFN) dalam pengaturan kontrak bagi hasil (production sharing contracts/PSC) dan kontrak karya (contract of work) di sektor minyak, gas, dan pertambangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penghapusan klausul MFN memberikan fleksibilitas pada Indonesia dalam menegosiasikan ketentuan usaha yang memiliki PSC. Hal ini berarti kedua negara bisa kapan saja bernegosiasi. Lantas, apa yang dimaksud dengan most favoured nation?

Baca Juga:
Sisa 3 Hari! Jangan Lewatkan Promo Spesial Akhir Tahun DDTC

Definisi
MERUJUK IBFD International Tax Glossary (2015) MFN adalah perjanjian perdagangan dua negara yang memuat klausul ‘most-favoured nation’ di mana semua pihak sepakat setiap konsesi perdagangan yang diberikan ke mitra dagang akan diterapkan ke pihak lain dalam perjanjian tersebut.

Hal ini berarti ketentuan yang lebih menguntungkan tidak akan diberikan kepada negara lain tanpa memberikan konsesi yang sama kepada mitra perjanjian lainnya. Klausul MFN terkadang juga tercantum dalam tax treaty.

Klausul ini biasanya memiliki efek mewajibkan negara tax treaty memberi manfaat pajak serupa ke negara lain, misalnya melalui perjanjian bilateral. Dengan demikian, MFN jadi klausul nondiskriminasi yang tolok ukurnya perbandingan perlakuan antara nonresiden satu yuridiksi dan nonresiden lain.

Baca Juga:
Tingkatkan Investasi, Negara Tetangga Ini Gencarkan Negosiasi P3B

Sementara itu, merujuk pada definisi yang dipaparkan pada laman resmi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), MFN adalah prinsip yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua negara anggota WTO.

MFN merupakan salah satu prinsip dasar sistem perdagangan multilateral yang tercantum dalam banyak dokumen kesepakatan WTO. Kesepakatan yang memuat prinsip MFN di antaranya adalah Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT).

Klausul MFN juga ada pada General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Trade Related of intellectual Property Rights (TRIPS). Kendati MFN tercantum dalam banyak kesepakatan WTO, MFN secara khusus diatur dalam Article 1 GATT tentang General Most-Favoured-Nation Treatment.

Baca Juga:
Promo Akhir Tahun! Beli Buku Dapat Bonus Perpajakan DDTC Premium

Berdasarkan Article 1 GATT diketahui prinsip MFN mewajibkan anggota WTO untuk mengenakan segera dan tanpa syarat perlakuan yang sama bagi impor dan ekspor tanpa membeda-bedakan asal dan negara tujuan impor dan ekspor tersebut sepanjang menyangkut anggota dari WTO.

Hal ini berarti segala keuntungan atau keistimewaan yang diberikan oleh suatu negara untuk negara lain harus diberikan secara otomatis dan tanpa syarat kepada produk serupa yang berasal dari anggota WTO lainnya.

Adapun keistimewaan atau keuntungan tersebut dapat berupa penurunan tarif, prosedur bea cukai, atau akses pasar. Contohnya, penurunan tarif untuk produk ayam impor harus diberikan kepada semua anggota WTO tanpa diskriminasi.

Baca Juga:
Bahas Tuntas P3B atas Royalti, Simak Buku P3B Edisi Kedua DDTC

Pengecualian
KENDATI prinsip MFN ini merupakan prinsip dasar dan penting dalam GATT, terdapat pula keadaan atau kondisi tertentu yang memperbolehkan dilakukannya tindakan pengecualian terhadap prinsip MFN.

Pengecualian tersebut salah satunya diberikan jika anggota GATT membentuk suatu customs union atau free trade area yang memenuhi persyaratan sehingga tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lain.

Secara lebih sederhana, laman resmi Kementerian Perdagangan mendefinisikan MFN sebagai tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke suatu negara dari negara lainnya, kecuali negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai tarif bea masuk dengan negara tersebut.

Baca Juga:
Update 2024, Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Dengan demikian, secara ringkas terdapat dua jenis tarif bea masuk, yaitu MFN atau tarif yang berlaku secara umum dan tarif yang berlaku secara khusus (tarif preferensi). Ketentuan terkait dengan MFN Indonesia ditetapkan dalam PMK 6/PMK.10/2017.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, secara sederhana MFN adalah klausul dalam perjanjian antara dua negara yang mensyaratkan setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama pada pihak lain dengan pihak ketiga.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 17 Desember 2024 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Sisa 3 Hari! Jangan Lewatkan Promo Spesial Akhir Tahun DDTC

Senin, 16 Desember 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024, Apa Itu Pengembalian PPN untuk Turis Asing?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra