INGGRIS

Antisipasi Pajak Gula, Coca-Cola Siapkan Alternatif Minuman

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Februari 2018 | 17:25 WIB
Antisipasi Pajak Gula, Coca-Cola Siapkan Alternatif Minuman

LONDON, DDTCNews – April nanti, pemerintah Inggris akan menerapkan pajak tinggi untuk minuman berkabonasi dan yang mengandung pemanis buatan. Potensi pajaknya pun tak main-main, diprediksi menyentuh angka £520 juta atau setara dengan Rp9,9 triliun per tahun.

Menyiasati penerapan pajak tersebut, Coca-Cola sebagai salah satu produsen minuman soda terbesar di dunia menyiapkan tiga produk baru untuk pasar Inggris Raya. Ketiga varian baru tersebut dijamin bebas dari kandungan soda.

“Perusahaan masih ingin melipatgandakan penjualan minuman di Inggris hingga tahun 2020. Peningkatan penjualan tersebut sebagai besar berasal dari inovasi atau produk baru,” rilis perusahaan, Selasa (30/1).

Baca Juga:
Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

Ketiga produk baru tersebut salah satunya menyasar kegemaran masyarakat Inggris akan komoditas Teh, maka ‘Tea Fuze’ diluncurkan. Sementara itu, dua produk lainnya adalah ‘AdeZ’ dan minuman kopi dingin “Honest Coffe’.

General Manager Coca-Cola di Inggris, Jon Woods mengatakan, peluncuran varian baru ini sebagai langkah cepat perusahaan menyikapi perubahan aturan di Inggris. Ketiga produk tersebut tidak akan diluncurkan bersamaan, namun mulai dijual bertahap mulai Maret dan September 2018.

Obesitas memang menjadi salah satu isu kesehatan di banyak negara, tidak terkecuali di Inggris. Rilis kesehatan baru-baru ini menunjukan 58% wanita dan 68% pria di Inggris masuk kategori obesitas. Otoritas kesehatan Inggris menyambut baik penerapan pajak ini untuk meminimalisir risiko kesehatan akibat obesitas.

Baca Juga:
Asosiasi Dokter Tuntut Negara Ini Segera Terapkan Pajak Gula

Bos Coca-Cola, James Quincey punya pendapat berbeda perihal kebijakan pajak minuman soda yang diterapkan di banyak negara. Menurutnya penerapan pajak bukanlah solusi bagi permasalahan obesitas.

“Kami percaya untuk memecahkan krisis obesitas memerlukan kerja sama komprehensif antara pemerintah dan dunia usaha. Penerapan pajak bukanlah langkah ideal dalam menyelesaikan persoalan,” katanya dilansir CNBC. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 September 2024 | 16:43 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Asosiasi Dokter Tuntut Negara Ini Segera Terapkan Pajak Gula

Senin, 31 Oktober 2022 | 17:00 WIB AFRIKA SELATAN

Lembaga Ini Usulkan Tarif Pajak Gula Naik 100 Persen Mulai Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra