JAMIE OLIVER

Koki Selebriti Ini Minta Pajak Gula Diterapkan, Ternyata Ini Alasannya

Dian Kurniati | Rabu, 28 Desember 2022 | 18:00 WIB
Koki Selebriti Ini Minta Pajak Gula Diterapkan, Ternyata Ini Alasannya

Jamie Oliver. (foto: delicious.com.au)

LONDON, DDTCNews – Koki selebriti, Jamie Oliver memohon pemerintah Inggris untuk segera mengenakan pajak pada produk minuman yang mengandung gula tinggi.

Oliver mengatakan pengenaan pungutan seperti pajak akan menurunkan konsumsi minuman bergula yang selama ini tidak dibatasi. Menurutnya, uang yang terkumpul dari pajak gula dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak.

"Jika Anda melihat ada uang yang terkumpul dari pajak minuman manis, penggunaannya tidak jauh dari pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti mendanai makanan anak secara gratis di sekolah," katanya, dikutip pada Rabu (28/12/2022).

Baca Juga:
Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

Oliver menuturkan telah ikut berkampanye dan mendorong pemerintah untuk mengenakan pajak gula sejak 2018. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu banyak mengonsumsi minuman manis yang tidak sehat.

Di sisi lain, ia berharap makin banyak anak-anak yang dapat mengakses makanan gratis di kantin sekolah. Misal, pada anak-anak dari keluarga peserta program Universal Credit yang jumlahnya sekitar 800.000 orang.

Di Inggris dan Wales, pemerintah hanya menyediakan makanan gratis di sekolah untuk anak-anak berusia 4 hingga 16 tahun dari keluarga berpendapatan rendah, yaitu kurang dari £7.400 atau sekitar Rp140 juta setahun.

Baca Juga:
Deadline Tinggal Dua Hari, Komeng Ajak WP OP Segera Lapor SPT Tahunan

Oliver menilai skema makanan gratis di sekolah tersebut dapat diperluas kepada anak-anak yang berasal dari keluarga peserta program Universal Credit.

Pembawa acara program televisi Jamie's Kitchen tersebut juga telah sejak lama mengkampanyekan perbaikan gizi anak melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan di sekolah.

Kampanye Feed Me Better pada 2005 telah membuat pemerintah menjanjikan mengalokasikan £280 juta atau Rp5,3 triliun untuk membiayai program makanan sekolah di Inggris.

Baca Juga:
Zaskia Gotik Ingatkan WP Segera Urus SPT Tahunan dan Validasi NIK-NPWP

"Kita berbicara tentang semua anak yang bisa saja berdampak, yang sejalan dengan potensi kemiskinan dan kelaparan," ujar Oliver seperti dilansir bbc.com.

Presiden Royal College of Paediatrics Camilla Kingdon mendukung usulan pembatasan kandungan gula dalam produk makanan dan minuman, terutama yang dikonsumsi anak-anak.

Menurutnya, banyak produk makanan untuk bayi yang mengandung gula dalam jumlah sangat tinggi sehingga meningkatkan risiko obesitas. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 September 2024 | 16:43 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja