Anies: Kebijakan Pajak RI Harus Pertimbangkan Tren Pajak Global

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berpandangan kebijakan pajak harus diambil oleh pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan pajak di negara-negara lain.

Menurut Anies, pemerintah tidak bisa menetapkan kebijakan pajak dengan hanya mempertimbangkan faktor domestik semata. Perkembangan global juga perlu diperhatikan karena kebijakan pajak bakal berdampak terhadap keputusan investasi oleh pemilik modal.

"Kita berhadapan dengan dunia global. Keputusan pajak kita di sini berdampak terhadap lokasi investasi, relokasi industri, dan faktor-faktor itu tidak bisa dihilangkan. Ketika di region kita terjadi perubahan struktur pajak, tidak bisa Indonesia diam saja. Kita harus merespons itu," ujar Anies dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (11/12/2023).

Secara umum, Anies berpandangan kebijakan pajak seharusnya membesarkan mereka yang kecil tanpa mengecilkan mereka yang besar.

Sebagai contoh, Anies berpandangan lembaga-lembaga sosial serta pendidikan seharusnya dikurangi atau bahkan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak.

Pada sisi lain, aktivitas yang bersifat produktif harus dikenai pajak secara proporsional agar tidak memberikan disinsentif bagi kegiatan usaha. "Kegiatan konsumtif, terutama yang sifatnya mewah, di situ dikenai pajak yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya fairness," ujar Anies.

Anies mengatakan kebijakan pajak seharusnya tidak serta merta berorientasi pada penerimaan. Menurut Anies, kebijakan pajak harus berperan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku pasar yang rasional dalam bertindak.

"Ini kalau dalam ilmunya disebut neo-institutionalism. Artinya, perilaku itu dibentuk oleh insentif dan disinsentif. Ketika disiapkan suatu struktur perpajakan, dia akan membentuk perilaku. Nah, perilaku yang kita inginkan adalah perilaku yang meningkatkan produktivitas. Jadi, pajak disusun dengan prinsip seperti itu," ujar Anies.

Untuk diketahui, Anies dan cawapres Muhaimin Iskandar tidak terlalu banyak memerinci kebijakan insentif pajak dalam dokumen visi dan misinya. Namun, keduanya berencana untuk memastikan seluruh insentif pajak terlaksana secara terencana demi menghasilkan manfaat ekonomi optimal dengan risiko fiskal minimal.

Sebagai informasi, laporan hasil survei pajak dan politik yang diterbitkan DDTCNews secara terperinci membedah opsi-opsi kebijakan yang perlu diusung paslon capres-cawapres dalam pemilu 2024.

Melalui survei terhadap 2.080 responden, partai politik (parpol) dan peserta pemilu 2024 dianggap perlu memprioritaskan penyusunan kebijakan pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan kepatuhan yang meningkat, diharapkan penerimaan pajak bisa ikut membaik dan berujung pada peningkatan tax ratio Indonesia.

Peningkatan kepatuhan sukarela ini bisa diwujudkan dalam beberapa strategi, seperti penyampaian edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi perpajakan.

Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)