KETIMPANGAN EKONOMI

Angka Kemiskinan Terendah Sejak 1999, Ini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Juli 2018 | 09:07 WIB
Angka Kemiskinan Terendah Sejak 1999, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepuasaannya atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) perihal data kemiskinan di Indonesia. Menurutnya capaian tersebut merupakan prestasi tersendiri dalam pengelolaan negara.

"Hari ini BPS mengumumkan tingkat kemiskinan kita 9,82%. The first time in the history of Indonesia tingkat kemiskinan di bawah 10%," katanya, Senin (16/7).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan data kemiskinan yang baru dirilis BPS merupakan capaian terbaik sejak era Orde Baru. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya angka kemiskinan Indonesia tak pernah di bawah 10%.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

"Dulu Pak Harto 11% mendekati 10%. Lalu terjadi krisis naik jadi 24%. Kemudian sampai presiden Pak Yudhoyono di mana saya jadi menteri keuangan juga menurun pada level mendekati 11% juga," ungkapnya.

Capain tersebut menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bukanlah target akhir. Selain menurunkan angka kemiskinan, ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting, yakni menekan angka ketimpangan dalam struktur masyarakat.

Tidak lupa, Sri Mulyani juga menanggapi soal tingkat ketimpangan yang juga dirilis oleh BPS sebesar 0,389. Menurutnya, Indonesia sudah menuju ke arah yang benar.

"Jadi kita tidak berhenti di situ, ingin menurunkan (kemiskinan) lebih lanjut. Masalah pemerataan juga lebih bagus. Trennya menurun jadi 0,389. Sudah di bawah 0,39 atau 0,4 sebelumnya. Jadi Indonesia sudah menuju ke arah yang benar dan akan terus menerus memperbaiki," papar dia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN