AUSTRALIA

Anggota Senat Setujui Pajak Backpacker 10,5%

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 November 2016 | 13:12 WIB
 Anggota Senat Setujui Pajak Backpacker 10,5%

CANBERRA, DDTCNews – Berdasarkan hasil keputusan sidang bersama, Anggota Senat Australia menolak usulan pajak backpacker yang diajukan oleh pemerintah. Pihaknya meminta agar usulan pajak diturunkan menjadi 10,5%.

Bendahara Chris Bowen mengatakan usulan tarif pajak 10,5% merupakan solusi yang tepat menurut para tenaga kerja dan crossbench (anggota partai independen). Solusi ini juga telah memperhitungkan pendapatan yang akan diterima pemerintah.

“Tarif tersebut juga akan menjadi lebih kompetitif terutama dengan negara tetangga Selandi Baru,” ujarnya saat sidang pembahasan baru-baru ini.

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Pajak backpacker sudah menjadi pembicaraan selama dua tahun terakhir di Australia. Pajak ini diperuntukkan bagi anak-anak muda yang datang ke Australia dengan menggunakan visa working holiday.

(Baca: Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa)

Partai Buruh yang menjadi partai oposisi utama, Partai Hijau dan beberapa senator dari partai kecil mendukung usulan penurunan pajak dari sebelumnya 19% yang diajukan oleh pemerintah. Dengan adanya keputusan RUU ini, sekarang akan dikembalikan ke DPR di mana anggota parlemen dari pemerintah lebih banyak.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pihak pemerintah atau yang disebut sebagai Koalisi di Australia sebelumnya mengatakan bila usulan pajak 19% itu tidak disetujui maka mereka akan menerapkan pajak 32,5% mulai 1 Januari 2017. Masa persidangan parlemen Australia tinggal satu minggu lagi untuk tahun 2016.

Selama ini penghasilan mereka tidak dikenai pajak, dan karenanya industri yang tergantung pada para pekerja asing tersebut, khawatir para backpacker tidak akan datang jika penghasilan mereka dikenai pajak. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah