Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha tembus Rp59,08 triliun per 24 September 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 94% dari pagu yang disiapkan, Rp62,83 triliun. Oleh karena itu, pagu insentif perpajakan hanya tersisa Rp3,75 triliun hingga Desember 2021.

"Insentif usaha dari Rp62,83 triliun sudah terealisasi sebesar Rp59,08 triliun atau 94,0%," katanya melalui konferensi video, Senin (27/9/2021).

Airlangga mengatakan pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Insentif tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah. Meski demikian, dia tidak memerinci realisasi atas pemanfaatan masing-masing jenis insentif pajak.

Secara umum, Airlangga mengatakan realisasi program PEN hingga 24 September 2021 senilai Rp404,70 triliun atau 54,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi stimulusnya senilai Rp100,5 triliun atau 46,8% dari pagu Rp214,96 triliun.

Anggaran itu misalnya digunakan untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kemudian pada klaster perlindungan sosial, realisasi anggaran tercatat Rp116,02 triliun atau 62,2% dari pagu Rp186,64 triliun. Pemanfaatannya misalnya untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

Pada program prioritas kementerian/lembaga (K/L), Airlangga menyebut telah terealisasi anggaran Rp60,70 triliun atau 51,5% dari pagu Rp117,94 triliun. Penggunaannya yakni untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Adapun pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasi stimulus mencapai Rp68,38 triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,40 triliun. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

"Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa ini sudah hampir masuk kuartal IV sehingga masing-masing K/L tentunya juga perlu memonitor belanja negara sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga," ujar Airlangga. (sap)