BERITA PAJAK HARI INI

Amnesti Pajak Bidik 500 Orang Terkaya RI

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Desember 2016 | 10:21 WIB
Amnesti Pajak Bidik 500 Orang Terkaya RI Foto: Ilustrasi HNWI

JAKARTA, DDTCNews – Berita pagi ini, Selasa (13/12) datang dari pemerintah yang fokus mengejar 500 orang kaya (high net worth individual / HNWI) di Indonesia yang belum mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty). Secara khusus, orang-orang tersebut diundang ke Istana Negara Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dari jumlah tersebut, 242 orang kaya yang masuk versi majalah forbes dan Globe Asia, 100 orang diantaranya belum mengikuti program pengampunan pajak. Sri Mulyani memberikan ultimatum, apabila sampai Maret 2017 mereka tak kunjung ikut tax amnesty, maka pemerintah akan bersikap tegas dan akan siap mengenakan denda yang besar

Bahkan, Sri Mulyani mengungkapkan dari total 500 orang kaya tersebut, 8 orang di antaranya tidak punya NPWP. Padahal, persentase kepatuhan orang kaya Indonesia bayar pajak 89,4% berada di atas kepatuhan seluruh masyarakat Indonesia 62%.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Kabar lainnya masih terkait tax amnesty, sekitar 40% dari harta peserta amnesti pajak belum dilaporkan, kemudian target investasi dari BKPM, dan keputusan the Fed untuk menentukan arah pasar. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • 40% Harta Peserta Amnesti Pajak Belum Dilaporkan

Belum semua wajib pajak (WP) yang ikut amnesti pajak melaporkan seluruh hartanya. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, dari sekitar 481.000 WP peserta amnesti pajak, baru sekitar 60% harta yang telah dilaporkan. Hal ini dapat dilihat dari profil WP baik pribadi maupun badan yang telah membayarkan uang tebusannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar WP yang belum melaporkan seluruh hartanya agar segera melaporkan sampai Maret 2017.

  • BKPM Kejar Target Investasi 2017-2018

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakin bisa mencapai target realisasi investasi Rp670 triliun pada tahun 2017 dan Rp840 triliun pada tahun 2018. Guna mengejar target tersebut BKPM akan menggelar promosi investasi di sejumlah negara. Ekonom Didik Rachbini menilai, cara paling efektif untuk menarik investor adalah dengan mendatangi investor paling potensial dan memberikan insentif.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  • Keputusan Fed Penentu Arah Pasar

Pekan ini fokus perhatian pasar global akan tertuju pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang digelar oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Rapat kali ini akan menentukan apakah suku bunga AS tahun ini akan naik lagi atau tidak. The Fed kemungkinan besar akan mengerek suku bunga acuan. Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed sudah di atas 90%. Kenaikan bunga The Fed ini juga diperkirakan akan menekan rupiah.

  • Kerja Sama Bilateral Swap Diperbarui

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Japan memperpanjang kerja sama bilateral swap arrangement (BSA) senilai US$22,76 miliar. Tujuan kerja sama itu mendanai komitmen untuk mendukung kebutuhan likuiditas potensial dan aktual melalui penyediaan skema pencegahan dan penanganan krisis. Kerja sama ini juga diyakini dapat menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan di kawasan regional.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN