KANADA

Alami Krisis, Perusahaan Migas Tak Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Agustus 2016 | 12:15 WIB
 Alami Krisis, Perusahaan Migas Tak Bayar Pajak

ALBERTA, DDTCNews – Pemerintah desa di kawasan Alberta mulai kekurangan sumber penerimaan yang berasal dari pajak. Pasalnya, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, yaitu minyak dan gas, tidak membayar kewajiban pajaknya.

Alberta Association of Municipal Districts and Counties (AAMDC), sebuah asosiasi independen yang terdiri dari 69 provinsi di Alberta, mengungkapkan beberapa pemerintah kotamadya telah rugi ratusan dolar AS karena banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar pajaknya.

“Keuangan mereka semakin sulit dan pajak menjadi hal ke sekian yang ujung-ujungnya tidak dibayar juga. Kebangkrutan mereka terjadi karena harga minyak turun dan kondisi perekonomian di Alberta yang sedang lesu,” ujar Presiden AAMDC Al Kimmere, beberapa hari yang lalu.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Terkait kasus ini, Pemerintah Provinsi Stettler telah menempuh jalur hukum demi mendapatkan pengembalian piutang dari perusahaan di sektor itu senilai US$500.000 atau sekitar Rp6,5 miliar. Sedangkan di provinsi tempat tinggal Al, perusahaan-perusahaan tersebut berhutang sekurang-kurangnya US$300.000, setara dengan Rp4 miliar.

Al juga mengungkapkan pihaknya takut jika perusahaan non sumber daya lainnya bakal kena getah akibat banyaknya perusahaan di sektor sumber daya yang tidak membayar pajaknya. Padahal mereka tidak ikut campur tangan dalam masalah ini.

Selain mereka, wajib pajak lainnya juga ikut terimbas. Kerugian dirasakan oleh pihak-pihak yang telah menyewakan tanahnya kepada mereka. Berdasarkan data yang dilansir CBCNews, per 3 Agustus 2016, ada 780 pengajuan kompensasi atas penggunaan tanah yang tidak dibayar.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN