KANADA

Alami Krisis, Perusahaan Migas Tak Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Agustus 2016 | 12:15 WIB
 Alami Krisis, Perusahaan Migas Tak Bayar Pajak

ALBERTA, DDTCNews – Pemerintah desa di kawasan Alberta mulai kekurangan sumber penerimaan yang berasal dari pajak. Pasalnya, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, yaitu minyak dan gas, tidak membayar kewajiban pajaknya.

Alberta Association of Municipal Districts and Counties (AAMDC), sebuah asosiasi independen yang terdiri dari 69 provinsi di Alberta, mengungkapkan beberapa pemerintah kotamadya telah rugi ratusan dolar AS karena banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar pajaknya.

“Keuangan mereka semakin sulit dan pajak menjadi hal ke sekian yang ujung-ujungnya tidak dibayar juga. Kebangkrutan mereka terjadi karena harga minyak turun dan kondisi perekonomian di Alberta yang sedang lesu,” ujar Presiden AAMDC Al Kimmere, beberapa hari yang lalu.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Terkait kasus ini, Pemerintah Provinsi Stettler telah menempuh jalur hukum demi mendapatkan pengembalian piutang dari perusahaan di sektor itu senilai US$500.000 atau sekitar Rp6,5 miliar. Sedangkan di provinsi tempat tinggal Al, perusahaan-perusahaan tersebut berhutang sekurang-kurangnya US$300.000, setara dengan Rp4 miliar.

Al juga mengungkapkan pihaknya takut jika perusahaan non sumber daya lainnya bakal kena getah akibat banyaknya perusahaan di sektor sumber daya yang tidak membayar pajaknya. Padahal mereka tidak ikut campur tangan dalam masalah ini.

Selain mereka, wajib pajak lainnya juga ikut terimbas. Kerugian dirasakan oleh pihak-pihak yang telah menyewakan tanahnya kepada mereka. Berdasarkan data yang dilansir CBCNews, per 3 Agustus 2016, ada 780 pengajuan kompensasi atas penggunaan tanah yang tidak dibayar.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP