KOREA SELATAN

Aktivitas Bisnis Lesu, Penerimaan Pajak Minus 2,7%

Muhamad Wildan | Rabu, 10 Februari 2021 | 17:15 WIB
Aktivitas Bisnis Lesu, Penerimaan Pajak Minus 2,7%

Ilustrasi. 

SEOUL, DDTCNews – Kementerian Keuangan Korea Selatan mencatat penerimaan pajak sepanjang 2020 mengalami penurunan senilai KRW7,9 triliun atau Rp99,8 triliun bila dibandingkan dengan capaian pada 2019.

Pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak masih mampu mencapai KRW285,5 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan 2,7% bila dibandingkan dengan capaian pada 2019 yang tercatat senilai KRW293,5 triliun.

“Tahun lalu, penerimaan pajak korporasi turun KRW16,7 triliun menjadi KRW55,5 triliun, level terendah 4 tahun terakhir. Ini karena aktivitas bisnis lesu di tengah pandemi Covid-19,”ujar otoritas dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (10/2/2021).

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Meskipun ada penurunan penerimaan pajak korporasi, pemerintah mencatat penerimaan pajak dari transaksi properti residensial justru meningkat senilai KRW9,5 triliun menjadi KRW93 triliun pada 2020. Hal ini didorong oleh peningkatan harga rumah di Korea Selatan.

Kontraksi pajak korporasi juga berhasil dikompensasi penerimaan pajak transaksi saham yang meningkat hingga KRW4,3 triliun menjadi KRW8,8 triliun. Hal ini diakibatkan oleh laju peningkatan indeks saham yang mencapai 30% sepanjang 2020.

Pendapatan negara secara umum juga mengalami peningkatan. Secara total pada 2020, pendapatan negara mencapai KRW465,5 triliun, meningkat KRW63,5 triliun dari capaian pada 2019. Dari sisi belanja, Pemerintah Korea Selatan merealisasikan senilai KRW453,8 triliun.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Pada tahun ini, defisit fiskal Korea Selatan dan utang pemerintah diekspektasikan masih akan bertambah seiring dengan penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menyokong krisis perekonomian di tengah pandemi.

Utang pemerintah secara total diestimasi meningkat senilai KRW150,8 triliun menjadi KRW956 triliun pada 2021. Akibatnya, rasio utang akan meningkat menjadi 47,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari kinerja sebelum pandemi yang terjaga di bawah 40% terhadap PDB. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%