KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Muhamad Wildan | Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB
Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Indonesia Suahasil Nazara (kanan) menyampaikan keterangan pers Perkembangan Isu Perekonomian Indonesia di Gedung. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Program yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan diakomdasi oleh pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meminta setiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk menetapkan usulan pagu anggarannya masing-masing.

Baca Juga:
PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

"Tentu sesudah itu dalam agenda penyusunan APBN, nanti itu akan dibahas lebih detail lagi," ujar Airlangga, dikutip Selasa (23/4/2024).

Adapun salah satu kebijakan yang diusung oleh Prabowo sepanjang kampanye Pilpres 2024 adalah pembentukan badan penerimaan negara. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, terdapat rencana pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara.

Merujuk pada draf RKP tersebut, pemerintah ingin membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara dalam rangka membenahi kelembagaan institusi perpajakan.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Meski demikian, Airlangga mengatakan belum ada pembahasan secara mendetail soal pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. "Mengenai itu nanti kita bahas lebih detail. Obrolannya belum ada," katanya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan sebelumnya mengungkapkan bahwa APBN 2025 akan disusun dengan mempertimbangkan program prioritas yang diusung oleh pemerintahan selanjutnya.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengakomodasi program prioritas pemerintahan selanjutnya.

"Oleh karena masih dalam pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," ujar Sri Mulyani pada 5 April 2024. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Jumat, 13 Desember 2024 | 10:33 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPnBM Itu Pajak Tambahan, Bukan Bentuk Lain PPN atas Barang Mewah

Selasa, 10 Desember 2024 | 17:03 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo Jamin Tutup Kebocoran Anggaran

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra