ISRAEL

Airbnb Terancam Kena Pajak Tinggi, Ini Penyebabnya

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 November 2018 | 17:08 WIB
Airbnb Terancam Kena Pajak Tinggi, Ini Penyebabnya

Ilustrasi (Foto: Wall Street Journal)

TEL AVIV, DDTCNews – Pemerintah Israel akan mengenakan pajak lebih tinggi terhadap perusahaan pariwisata raksasa asal Amerika Serikat (AS) Airbnb. Kebijakan ini sebagai akibat dari perusahaan yang menerbitkan kebijakan diskriminatif terhadap warga Israel.

Menteri Pariwisata Israel Yariv Levin meminta agar Airbnb menghapus kebijakan diskriminatif yang diarahkan kepada warga Israel. Menurutnya pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi merupakan suatu balasan pemerintah terhadap kebijakan diskriminatif yang diterbitkan oleh Airbnb.

“Jika Airbnb memiliki kebijakan diskriminatif terhadap warga Israel. Maka pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih tinggi, bahkan melarang perusahaan untuk mengambil keuntungan di Israel,” katanya di Tel Aviv mengutip National Post, Senin (26/11).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pungut Pajak 7,5% untuk Sewa Akomodasi Jangka Pendek

Di samping itu, pemerintah akan membatasi operasional Airbnb di pemukiman West Bank Israel. Kemudian pemerintah juga akan menerapkan gerakan yang kerap berhasil beberapa tahun belakangan ini yaitu Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Airbnb.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum merinci jenis bisnis pariwisata yang akan dipajaki lebih tinggi. Sebelumnya, Airbnb telah berencana untuk menghapus 200 daftar pariwisata di wilayah pemukiman Tepi Barat (West Bank) Israel.

Keputusan Airbnb menghapus 200 daftar tersebut muncul setelah berkonsultasi dengan para ahli mengenai konflik antara Israel-Palestina. Airbnb dikabarkan telah mempertimbangkan berbagai dampak yang berpotensi terjadi dalam menghapus 200 daftar wisata.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Adapun keberhasilan gerakan BDS yang telah terjadi yaitu penghentian operasional perusahaan minuman berkarbonasi Sodastream, perusahaan konstruksi Prancis Veolia dan perusahaan telepon seluler internasional Orange.

Meski implementasi gerakan itu kerap berhasil, Levin menyadari gerakan BDS yang memberi sanksi terhadap operasional perusahaan di Tepi Barat ini telah memperburuk citra Israel. Terlebih, pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang melarang warga asing untuk memboikot Israel. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?