ISRAEL

Airbnb Terancam Kena Pajak Tinggi, Ini Penyebabnya

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 November 2018 | 17:08 WIB
Airbnb Terancam Kena Pajak Tinggi, Ini Penyebabnya

Ilustrasi (Foto: Wall Street Journal)

TEL AVIV, DDTCNews – Pemerintah Israel akan mengenakan pajak lebih tinggi terhadap perusahaan pariwisata raksasa asal Amerika Serikat (AS) Airbnb. Kebijakan ini sebagai akibat dari perusahaan yang menerbitkan kebijakan diskriminatif terhadap warga Israel.

Menteri Pariwisata Israel Yariv Levin meminta agar Airbnb menghapus kebijakan diskriminatif yang diarahkan kepada warga Israel. Menurutnya pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi merupakan suatu balasan pemerintah terhadap kebijakan diskriminatif yang diterbitkan oleh Airbnb.

“Jika Airbnb memiliki kebijakan diskriminatif terhadap warga Israel. Maka pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih tinggi, bahkan melarang perusahaan untuk mengambil keuntungan di Israel,” katanya di Tel Aviv mengutip National Post, Senin (26/11).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pungut Pajak 7,5% untuk Sewa Akomodasi Jangka Pendek

Di samping itu, pemerintah akan membatasi operasional Airbnb di pemukiman West Bank Israel. Kemudian pemerintah juga akan menerapkan gerakan yang kerap berhasil beberapa tahun belakangan ini yaitu Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Airbnb.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum merinci jenis bisnis pariwisata yang akan dipajaki lebih tinggi. Sebelumnya, Airbnb telah berencana untuk menghapus 200 daftar pariwisata di wilayah pemukiman Tepi Barat (West Bank) Israel.

Keputusan Airbnb menghapus 200 daftar tersebut muncul setelah berkonsultasi dengan para ahli mengenai konflik antara Israel-Palestina. Airbnb dikabarkan telah mempertimbangkan berbagai dampak yang berpotensi terjadi dalam menghapus 200 daftar wisata.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Adapun keberhasilan gerakan BDS yang telah terjadi yaitu penghentian operasional perusahaan minuman berkarbonasi Sodastream, perusahaan konstruksi Prancis Veolia dan perusahaan telepon seluler internasional Orange.

Meski implementasi gerakan itu kerap berhasil, Levin menyadari gerakan BDS yang memberi sanksi terhadap operasional perusahaan di Tepi Barat ini telah memperburuk citra Israel. Terlebih, pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang melarang warga asing untuk memboikot Israel. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses