ADB Setujui Pinjaman Rp7,58 Triliun, Dipakai untuk Transisi Energi

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,58 triliun untuk membantu Indonesia mempercepat program transisi energi.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan program transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050.

"Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya," katanya, dikutip pada Sabtu (21/9/2024).

Tominaga mengatakan pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya. Namun, kondisi tersebut juga mengakibatkan Indonesia sangat ketergantungan kelistrikannya pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.

Program ini berfokus membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat bagi transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan. Selain itu, program pinjaman juga mendukung Indonesia memastikan transisi yang adil dan inklusif.

Salah satu langkah pentingnya yakni pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), dengan dukungan dari Kemitraan Transisi Energi Adil Indonesia, yang mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil.

Di sisi lain, pemerintah juga didukung menyempurnakan regulasi guna meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan, dan prakarsa untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola BUMN di bidang energi.

Tominaga menyebut program pinjaman ini merupakan upaya bersama dari ADB dan mitra pembiayaan bersamanya untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi. ADB juga memberikan dukungan yang penting bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui mekanisme transisi energi, pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah, serta rangkaian luas proyek bantuan teknis.

"Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih," ujarnya. (sap)