Ada WK Migas Nganggur, Kontraktor Punya 2 Opsi: Garap atau Kembalikan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas untuk mengoptimalkan seluruh wilayah kerja (WK) yang dikuasai. Tujuannya, menggenjot angka produksi. Jika ada WK migas yang menganggur alias idle, kini KKKS dihadapkan pada 2 opsi, yakni segera menggarapnya atau mengembalikannya kepada negara.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian WK Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

"Berbagai upaya dilakukan untuk optimalkan produksi migas. Salah satunya, meminta KKKS Migas segera mengusahakan bagian WK migas potensial yang idle, atau mengembalikannya," kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto, dikutip pada Senin (8/7/2024).

Apa saja kriteria sebuah WK migas dianggap idle? Kementerian ESDM mengelompokkan WK yang idle jika terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, WK migas tergolong idle apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian WK migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," ungkap Ariana.

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut. "Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," tambah Ariana.

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ariana memastikan keempat upaya-upaya tersebut dilakukan sesuai dengan evaluasi, rencana, dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Pemerintah, kata Ariana, terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50%, dahulu hanya sekitar 15-30%. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor. (sap)