Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Berharap Tunggakan Rp 78 Miliar Dilunasi

BANJARBARU, DDTCNews - Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus berupaya mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala BPPRD Kota Banjarbaru Kemas Akhmad Rudi Indrajaya mengatakan salah satu strategi yang dilaksanakan yakni mengadakan program pemutihan denda plus memberikan diskon PBB-P2. Dia menyebut tunggakan PBB-P2 di wilayahnya mencapai Rp78,7 miliar.

"Angka ini merupakan total tunggakan dari kurang lebih 96.000 objek atau subjek pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB," katanya, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

Rudi mengatakan program pemutihan denda diberikan untuk membantu masyarakat melunasi PBB-P2 yang selama ini tertunda akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini berlaku efektif hingga akhir tahun 2023.

Kemudian, pemkot memberikan fasilitas diskon pokok PBB-P2 tahun pajak 1990 hingga 2022 yang dilunasi oleh wajib pajak pada tahun ini. Apabila tunggakan PBB-P2 tahun pajak 1990 hingga 2022 dilunasi pada Januari hingga Juni 2023, pemkot memberikan diskon pokok PBB sebesar 10%.

Adapun jika PBB-P2 baru dilunasi pada Juli hingga Desember 2023, diskon yang diberikan menjadi hanya sebesar 5%.

Selain itu, Pemkot Banjarbaru juga memberikan diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 25% khusus bagi wajib pajak yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Rudi menjelaskan berbagai insentif ini diberikan agar kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terus meningkat. Terlebih, BPPRD telah mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 sejak awal tahun.

Dalam pelaksanaannya, pemkot pun turut mendorong camat serta lurah untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak di wilayah masing-masing.

"Kami berharap peran aktif dari camat dan lurah dalam me-monitoring dan penyampaian SPPT PBB di wilayahnya," ujarnya dilansir radarbanjarmasin.jawapos.com.

Pemkot Banjarbaru mencatat realisasi PBB-P2 sejauh ini baru Rp2,23 miliar. Angka ini setara 11,43% dari target senilai 19,5 miliar. (sap)