KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada Konsultasi Publik Lagi, Ekspor CPO Lewat Bursa Segera Terwujud

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Agustus 2023 | 13:00 WIB
Ada Konsultasi Publik Lagi, Ekspor CPO Lewat Bursa Segera Terwujud

Foto udara truk muatan kelapa sawit antre memasuki pabrik Permata Bunda di Pematang Panggang, Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (17/7/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menggelar konsultasi publik terkait dengan rencana implementasi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) lewat bursa berjangka.

Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menjelaskan konsultasi publik kali ini merupakan yang ketiga kalinya digelar. Kebijakan ekspor CPO via bursa berjangka telah diatur dalam UU 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Tujuannya, membentuk harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan real time," kata Didid dalam keetrangannya, Jumat (25/8/2023).

Baca Juga:
Pengalihan Pengawasan Kripto dari Kemendag ke OJK Sisakan Tantangan

Nantinya, Didid menambahkan, harga acuan CPO yang terbentuk akan bermanfaat di sektor hulu maupun hilir. Di hulu, harga acuan CPO akan memperbaiki harga tandan buah segar di tingkat peatani. Sementara di sektor hilir, harga acuan CPO akan mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak.

"Karenanya pemerintah berharap partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha CPO karena efektivitas kebijakan ini tergantung dari peran serta pelaku usaha," kata Didid.

Kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka, lanjut Didid, akan tertuang dalam beberapa kebijakan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur tentang ekspor CPO. Selanjutnya, akan diterbitkan pula peraturan Bappebti dan peraturan tata tertib (PTT) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan pengawasan di bursa.

Baca Juga:
Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

"Permendag akan mengatur terkait ekspor CPO, Perba akan detail mengatur antara lain terkait kelembagaan bursa dan kliring, serta PTT mengatur lebih detail tentang teknis pelaksanaannya," kata Didid.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meyakini kebijakan ekspor CPO via bursa berjangka menjadi peluang bagi Indonesia. Sebagai negara produsen CPO terbesar dunia, Indonesia mestinya tidak cuma memasok CPO ke pasar global semata, tetapi juga mengendalikan pasar melalui harga acuan CPO.

"Saat ini terjadi peralihan dari sebelumnya industri dunia dikuasai oleh negara-negara di bagian utara, namun kini beralih ke negara-negara selatan, termasuk industri CPO," kata Budi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Sabtu, 25 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

DHE SDA Wajib Parkir 100% Setahun, Aturan Insentif Pajak Tak Direvisi

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi