Ada Fitur Baru di DJP Online, Soal Permohonan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyediakan fitur layanan Permohonan Pemanfaatan Fasilitas & Insentif. Fitur layanan tersebut sudah tersedia pada laman DJP Online.

Untuk menampilkannya, wajib pajak perlu melakukan aktivasi fitur terlebih dahulu pada menu Profil. Secara umum, fitur Permohonan Pemanfaatan Fasilitas & Insentif tersebut menyediakan 3 menu utama, yakni Dashboard, Permohonan, dan Monitoring.

“Permohonan pemanfaatan fasilitas dan insentif yang disampaikan harus lolos validasi yang dilakukan secara system. Setiap permohonan memiliki jenis validasi data yang berbeda disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” bunyi bagian petunjuk pengisian pada menu Permohonan.

Saat DDTCNews mengakses fitur tersebut pada hari ini, Rabu (2/8/2023) pukul 10.30 WIB, jenis fasilitas yang tertera baru 1. Fasilitas yang dimaksud adalah pembebasan PPN rumah umum, pondok boro, asrama, dan rumah susun milik.

Sesuai dengan PMK 60/2023, pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak melalui saluran elektronik yang disediakan DJP.

Saat memilih jenis fasilitas, sistem akan langsung menampilkan hasil validasi syarat, seperti tidak adanya utang pajak dan telah disampaikannya surat pemberitahuan (SPT). Hal ini tergantung pada syarat permohonan pemanfaatan fasilitas dan insentif.

Untuk pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja, sistem juga akan meminta beberapa detail objek penyerahan. Detail objek itu seperti alamat lengkap, luas tanah, luas bangunan, nilai transaksi, tanggal transaksi, dan keterangan.

Adapun menu Monitoring dapat digunakan untuk melakukan pemantauan permohonan pemanfaatan fasilitas dan insentif yang telah disampaikan.

Sementara itu, menu Dashboard menampilkan permohonan yang telah disampaikan dan telah diterbitkan bukti penerimaan surat (BPS). Apabila ingin melihat detail permohonan, wajib pajak bisa mengakses menu Monitoring. (kaw)